TVRINews, Jakarta
Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) merencanakan evaluasi reguler sepanjang tahun untuk memantau konsistensi badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi. Langkah ini dilakukan agar Monitoring dan Evaluasi (Monev) tidak hanya menjadi agenda penilaian tahunan, tetapi juga mendorong penerapan keterbukaan informasi secara berkelanjutan.
Rencana tersebut disampaikan dalam hari kedua Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di kawasan Kemayoran, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Evaluasi berkelanjutan direncanakan melalui pembagian indikator penilaian ke dalam beberapa periode semester sehingga perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi dapat dipantau secara lebih teratur.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, menjelaskan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Karena itu, pelaksanaannya perlu tercermin dalam perilaku dan kebijakan kelembagaan, bukan hanya terlihat dari kelengkapan dokumen administrasi saat penilaian,” kata Dery Hendryan, dalam keterangan yang diterima, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Dery, kebijakan badan publik perlu bersifat progresif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan juga harus disertai bukti pelaksanaan yang menunjukkan penerapannya di lapangan.
Dengan demikian, dokumen administrasi tidak cukup menjadi bukti pemenuhan kewajiban apabila tidak menggambarkan pelaksanaan kebijakan secara nyata.
Dery menambahkan, dukungan pimpinan menjadi faktor penting dalam memperkuat keterbukaan informasi. Hal ini karena kewenangan terkait regulasi dan anggaran berada pada pimpinan badan publik. Karena itu, keterbukaan informasi membutuhkan dukungan kelembagaan yang konsisten dan tidak hanya bergantung pada unit layanan informasi.
Selain itu, penguatan keterbukaan informasi membutuhkan dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan Komisi Informasi di tingkat provinsi. Sinergi pemerintah daerah dan Komisi Informasi daerah diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kelembagaan, sekaligus memastikan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa informasi berjalan sesuai kewenangan.
Sementara itu, Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, menjelaskan Presentasi Uji Publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai dampak layanan informasi yang diselenggarakan badan publik, termasuk kemudahan akses informasi.
“Pelaksanaan Uji Publik secara terbuka dan disiarkan langsung juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan terhadap paparan badan publik. Keterlibatan panelis dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, praktisi, dan aktivis, turut menghadirkan perspektif publik dalam proses penilaian,” terang Handoko Agung Saputro.
KI Pusat selanjutnya akan merekapitulasi hasil Presentasi Uji Publik dan menyampaikannya kepada masyarakat pada waktunya. Hasil tersebut menjadi bagian dari penilaian kualitas layanan informasi badan publik sekaligus bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan Monev berikutnya.
Melalui rencana evaluasi berkelanjutan ini, KI Pusat mendorong keterbukaan informasi menjadi bagian dari praktik penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun, bukan sekadar pemenuhan kewajiban dalam penilaian tahunan.
