TVRINews, Bali
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pengendalian tembakau melalui penyelarasan regulasi dan penegakan hukum. Upaya ini perlu didukung pemutakhiran data prevalensi merokok serta kolaborasi lintas sektor agar kebijakan pengendalian tembakau berjalan efektif di daerah.
"Karena itu, saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah," ujarnya saat menghadiri Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, Jumat, 13 November 2026.
Bima mengatakan, Pemda perlu memahami perkembangan strategi industri tembakau di lapangan. Promosi produk tembakau kini tidak hanya dilakukan melalui penjualan langsung di toko, gerai ritel, dan kafe, tetapi juga melalui pendekatan gaya hidup, termasuk keterlibatan dalam kegiatan olahraga.
Kondisi tersebut menuntut Pemda lebih cermat dalam mengidentifikasi berbagai bentuk pemasaran dan promosi produk tembakau yang berpotensi memengaruhi masyarakat.
Dari sisi regulasi, Bima menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertugas memastikan produk hukum yang diterbitkan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota selaras dengan ketentuan nasional.
Penyelarasan regulasi diperlukan agar kebijakan pengendalian tembakau diterapkan secara konsisten, termasuk pembatasan iklan dan promosi produk tembakau di tempat penjualan. Ia juga mengingatkan potensi intervensi industri tembakau dalam proses penyusunan maupun perubahan regulasi daerah.
"Standar kebijakannya sudah jelas. Kami mendorong gerakan untuk mencegah iklan produk tembakau di tempat penjualan, misalnya," tegasnya.
Selain penyelarasan regulasi, Bima menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menurutnya, keberadaan peraturan tidak akan cukup tanpa implementasi dan tindakan nyata di lapangan. Karena itu, kepala daerah perlu memastikan ketentuan KTR dijalankan secara konsisten.
"Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan," ujarnya.
Bima juga mengapresiasi daerah yang telah membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan pelaksanaan kebijakan KTR. Satuan tugas yang melibatkan perangkat daerah, kepolisian, dan unsur penegak hukum lainnya dinilai mampu memperkuat penindakan terhadap pelanggaran.
Ia berharap praktik tersebut dapat diterapkan di daerah lain dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Selain itu, Bima mengapresiasi inisiatif Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (BSPH) dalam mendukung penguatan pengendalian tembakau. Ia menilai kolaborasi lintas sektor perlu terus diperluas, termasuk melalui penguatan pusat pemantauan untuk mengidentifikasi perkembangan situasi dan potensi intervensi industri tembakau terhadap kebijakan pengendalian.
"Mari kita perkuat dan tingkatkan kolaborasi serta kerja sama," pungkasnya.
