TVRINews, Jakarta
Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menyoroti perlunya penguatan pemahaman pimpinan, inovasi layanan, dan konsistensi pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan badan publik. Meski keterlibatan pimpinan menunjukkan perkembangan positif, komitmen tersebut perlu diikuti tata kelola yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan setelah pelaksanaan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari dan berakhir pada Kamis, 12 November 2026, di kawasan Kemayoran, Jakarta.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, mengatakan kehadiran pimpinan tertinggi badan publik dalam tahapan Uji Publik tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Namun, pemahaman pimpinan mengenai keterbukaan informasi masih menjadi perhatian, terutama pada lembaga yang mengalami pergantian kepemimpinan.
Menurut Dery, keberlanjutan tata kelola keterbukaan informasi tidak boleh bergantung pada individu pimpinan. Sistem dan kebijakan yang telah dibangun harus tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat.
“Sistem dan kebijakan yang telah dibangun perlu tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat. Hal ini menjadi bagian penting agar pelaksanaan keterbukaan informasi tidak mengalami kemunduran setiap kali terjadi perubahan kepemimpinan,” terang Dery, dalam keterangan yang diterima, Jumat, 13 November 2026.
KI Pusat juga mencatat pengembangan layanan informasi di sejumlah badan publik masih perlu ditingkatkan. Penyajian informasi melalui situs web, misalnya, tidak cukup hanya memenuhi standar dasar. Badan publik perlu mengembangkan inovasi layanan dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi.
Selain meningkatkan akses layanan, keterbukaan informasi juga dinilai berperan dalam membangun kepercayaan publik. Melalui keterbukaan, badan publik dapat memperkenalkan kebijakan dan aktivitas lembaga kepada masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi publik untuk mengetahui dan menyampaikan tanggapan.
Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, menjelaskan Presentasi Uji Publik merupakan tahapan akhir dalam proses penilaian untuk menentukan kualifikasi keterbukaan informasi badan publik. Pada tahap ini, pemenuhan standar layanan informasi menjadi dasar penilaian terhadap kepatuhan badan publik pada ketentuan yang berlaku.
Badan publik yang belum memenuhi standar layanan informasi belum dapat dikategorikan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Meski KI Pusat tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi kepada badan publik yang belum memenuhi standar, edukasi dan pembinaan tetap dilakukan untuk mendorong perbaikan.
Hal tersebut penting karena pemenuhan layanan informasi berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Handoko juga menyampaikan hasil Monev 2026 akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban KI Pusat dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan tersebut sekaligus menjadi gambaran pelaksanaan kewajiban dan komitmen badan publik dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi.
Dalam pelaksanaan Monev 2026, sebanyak 282 badan publik mengikuti Presentasi Uji Publik. Namun, hasil akhir penilaian belum ditetapkan karena seluruh tahapan penilaian masih harus diselesaikan. Penentuan kualifikasi informatif dan kategori lainnya tetap mengacu pada standar dalam Peraturan Komisi Informasi yang berlaku, tanpa penambahan kategori penilaian baru.
Pelaksanaan Uji Publik tahun ini menunjukkan keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemenuhan standar administratif. Komitmen pimpinan perlu didukung tata kelola yang berkelanjutan, pengembangan layanan, serta kemampuan badan publik merespons kebutuhan informasi masyarakat.
KI Pusat menjadikan berbagai catatan selama pelaksanaan Monev 2026 sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi sekaligus mendorong badan publik terus memperbaiki layanan informasi.
Dengan demikian, Monev tidak hanya menjadi sarana penetapan kualifikasi badan publik, tetapi juga bagian dari upaya memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi.
