TVRINews, Surabaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut jika ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih menjadi tantangan bagi penguatan industri farmasi nasional. Hal tersebut, diungkapkan oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar.
Lebih lanjut, ia menyebut lebih dari 90 persen kebutuhan bahan baku obat di dalam negeri masih dipenuhi melalui impor. Di mana, persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam sesi Strategic Perspective pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
Taruna mengatakan, ketergantungan impor perlu menjadi perhatian karena dinamika geopolitik global berpotensi memengaruhi kelancaran rantai pasok bahan baku obat. Karena itu, pengembangan sumber bahan baku dari dalam negeri dinilai penting untuk memperkuat ketahanan sektor kesehatan.
“Karenanya, kemandirian bahan baku obat perlu diperkuat untuk menjaga ketahanan sektor kesehatan nasional,” ujarnya.
Menurut Taruna, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan bahan baku obat lokal melalui pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan penelitian dan penguasaan teknologi agar dapat diolah menjadi produk yang memenuhi kebutuhan industri.
“Pemanfaatannya memerlukan dukungan riset dan teknologi agar dapat menghasilkan produk yang siap digunakan industri,” terangnya.
Ia juga menyoroti persoalan hilirisasi hasil penelitian yang masih menghadapi kesenjangan antara tahap riset dan penerapan dalam skala industri. Hambatan tersebut dikenal sebagai valley of death.
Kesenjangan itu muncul ketika hasil penelitian belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri, sementara pengembangan teknologi untuk mencapai kapasitas produksi komersial membutuhkan pembuktian, pendanaan, dan pemenuhan aspek regulasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BPOM menjalankan sejumlah strategi, salah satunya melalui program Bersinergi dalam Riset Inovatif Berdaya Saing Global dan Ekspansi Pasar (BRIDGE).
BPOM juga mendorong percepatan persetujuan produk inovatif. Sejak 2013, tercatat sebanyak 898 produk telah menjadi bagian dari capaian program tersebut.
“Kami ingin mempercepat hilirisasi hasil riset agar inovasi dapat dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat,” ujarnya.
Taruna menambahkan, percepatan hilirisasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui pendekatan Academia, Business, and Government (ABG). Perguruan tinggi berperan menghasilkan riset dan inovasi, industri mendukung investasi serta produksi, sedangkan pemerintah memperkuat kebijakan dan regulasi.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperpendek jarak antara hasil penelitian dan kebutuhan pasar, sehingga inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi dapat dikembangkan menjadi produk yang siap dimanfaatkan masyarakat.
Penguatan riset dan hilirisasi bahan baku obat juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing industri farmasi nasional. Langkah tersebut sejalan dengan agenda KSTI 2026 dalam mendorong hasil penelitian dan inovasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan industri Indonesia.
