TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, menilai penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap subsidi pemerintah daerah. Namun, kenaikan tarif diminta tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Taufik mengatakan pembahasan mengenai rencana penyesuaian tarif telah dibahas bersama PT Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Menurutnya, keberlanjutan layanan transportasi publik harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang sehat.
“Subsidi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Transjakarta cukup besar. Karena itu perlu dicari titik tengah agar layanan tetap berjalan optimal tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan,” kata Taufik, Sabtu, 12 Juni 2026.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tersebut menegaskan, sebelum menetapkan tarif baru, pemerintah perlu mengkaji kemampuan dan kesediaan masyarakat dalam membayar layanan transportasi umum. Hasil kajian itu dinilai penting untuk menentukan besaran tarif yang proporsional.
“Kenaikan tarif jangan sampai membuat masyarakat beralih dari transportasi umum. Karena itu aspek kemampuan bayar dan kesediaan bayar pengguna harus menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia menilai opsi kenaikan tarif secara bertahap lebih tepat dibandingkan lonjakan yang terlalu besar. Menurutnya, tarif dapat disesuaikan pada angka yang masih terjangkau sekaligus membantu mengurangi beban subsidi pemerintah.
Selain itu, Taufik mengusulkan agar layanan Jaklingko yang selama ini gratis dapat dievaluasi untuk menerapkan tarif ringan. Langkah tersebut dinilai dapat menambah kontribusi pendapatan tanpa memberatkan penumpang.
“Skemanya bisa saja dikenakan tarif yang sangat terjangkau. Tetapi semua harus melalui kajian yang komprehensif agar tidak mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi publik,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji penyesuaian tarif Transjabodetabek menyusul bertambahnya layanan lintas wilayah, termasuk rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Pemprov menilai tarif yang berlaku saat ini perlu disesuaikan dengan karakteristik rute dan biaya operasional, dengan tetap menjaga aksesibilitas bagi masyarakat.
