TVRINews, Jakarta
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta agar Mabes Polri dapat memberikan perkembangan terkait dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya secara terbuka dan berkala. Hal ini, diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam atau yang sering disapa Cak Anam.
Lebih lanjut, ia menilai jika keterbukaan diperlukan agar informasi yang beredar di masyarakat dapat diperjelas berdasarkan fakta dan hasil penyidikan.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak informasi mengenai dugaan penyadapan tersebut yang belum memiliki kejelasan. Padahal, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui fakta di balik perkara yang tengah ditangani kepolisian.
“Ya, saya kira memang proses ini harus terbuka, harus transparan, seperti apa yang dijanjikan oleh rekan-rekan di kepolisian,” ujar Cak Anam saat dihubungi awak media pada Selasa, 10 November 2026.
Selain itu, ia menuturkan berdasarkan penjelasan Mabes Polri, sejumlah tokoh publik juga disebut menjadi sasaran penyadapan. Karena itu, kepolisian diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terperinci mengenai fakta dan rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
Cak Anam menilai informasi yang beredar di berbagai platform media sosial kerap menunjukkan gambaran peristiwa yang berbeda dan belum saling terhubung. Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi merugikan proses penegakan hukum apabila tidak segera disertai penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, Mabes Polri memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan fakta dan perkembangan perkara secara akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti proses hukum berdasarkan informasi resmi, bukan spekulasi yang berkembang di ruang publik.
“Kami yakin penegakan hukum di kepolisian bisa dilakukan secara objektif dan secara profesional. Itu yang paling penting saat ini,” katanya.
Lebih lanjut, Cak Anam meminta kepolisian memberikan pembaruan secara berkala, baik mengenai tahapan penanganan perkara maupun substansi yang telah diperoleh dalam proses penyidikan.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting untuk memastikan persoalan dugaan penyadapan tetap berada dalam koridor penegakan hukum.
“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri saat ini yang menjalankan kasus ini, khususnya mereka yang merasa dirinya sebagai target penyadapan,” ujar Cak Anam.
