TVRINews, Jayapura
Anggota DPD RI dorong pemerataan akses pendidikan di Papua melalui inisiatif pendanaan mandiri demi menekan angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Tantangan struktural dalam sektor pendidikan di wilayah timur Indonesia kembali menjadi sorotan. Keterbatasan ekonomi keluarga kerap menjadi hambatan utama bagi generasi muda untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal, kendati mereka memiliki potensi akademik yang memadai.
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia asal daerah pemilihan Papua, Lalita, menegaskan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, masa depan daerah tersebut sangat bergantung pada jaminan akses belajar yang merata bagi setiap anak tanpa terkecuali.
(Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia asal daerah pemilihan Papua, Lalita (Tengah Depan))
"Saya tidak mau ada anak Papua putus sekolah hanya karena tidak ada biaya. Sesungguhnya anak-anak Papua adalah anak-anak yang cerdas dan mampu bersaing dengan anak-anak dari luar Papua. Yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan," ujar Lalita saat ditemui dalam agenda reses di Jayapura.
Sebagai langkah konkret menanggapi isu ini, Lalita menginisiasi program dukungan finansial mandiri untuk membiayai sekolah sejumlah pelajar berprestasi. Inisiatif yang telah berjalan selama dua tahun terakhir tersebut kini mencakup sekitar sepuluh anak didik di wilayah setempat.
Program sosial ini bermula dari kunjungan kerjanya ke sejumlah institusi pendidikan, termasuk SMAN 2 Jayapura dan SMA Gabungan Jayapura.
Dalam kesempatan itu, ia mendapati realitas genting mengenai pelajar berprestasi yang hampir terpaksa menghentikan studinya akibat kendala finansial keluarga. Dari situlah ia tergerak untuk mengambil peran sebagai orang tua asuh secara pribadi.
"Ini murni menggunakan uang pribadi saya, tanpa dana pihak lain, karena saya ingin membantu mereka. Puji Tuhan, sekarang sudah memasuki tahun kedua dan sudah ada sekitar sepuluh anak yang menerima beasiswa pendidikan," tambahnya.
Bagi para penerima manfaat, uluran tangan tersebut menjadi penopang penting untuk menjaga asa akademis mereka tetap hidup. Alfa, salah satu pelajar penerima beasiswa, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan yang diterimanya.
"Tanpa bantuan beliau, mungkin saya tidak bisa melanjutkan sekolah seperti sekarang. Beliau memberi saya kesempatan untuk terus belajar dan berprestasi," ungkap Alfa.
Sentimen serupa disampaikan oleh perwakilan orang tua murid. Mereka menilai bahwa kehadiran program beasiswa tersebut meringankan beban ekonomi sekaligus memberikan kepastian masa depan bagi anak-anak di tengah keterbatasan fasilitas.
Pemerhati kebijakan publik menilai langkah intervensi langsung seperti yang dilakukan para pemangku kepentingan di tingkat lokal memegang peranan krusial dalam menambal celah layanan sosial yang belum sepenuhnya terjangkau oleh anggaran publik.
Meski demikian, tantangan makro terkait pemerataan mutu dan infrastruktur pendidikan di tanah Papua tetap memerlukan komprehensivitas kebijakan jangka panjang dari pemerintah pusat maupun daerah.
Lalita meyakini bahwa kemajuan suatu wilayah tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari keberhasilan mencetak generasi muda yang kompeten.
"Tidak boleh ada mimpi anak Papua yang berhenti hanya karena persoalan biaya," pungkasnya.
