TVRINews, Bali
Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah mulai menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini belum memperoleh akses pendidikan. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan dengan penjangkauan langsung kepada calon siswa yang memenuhi kriteria berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Atas arahan Presiden, kami menjangkau langsung anak-anak yang berasal dari keluarga yang memenuhi syarat agar mereka mendapatkan kesempatan bersekolah," kata Gus Ipul dalam arahannya di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, Minggu, 7 Juni 2026.
Mensos menegaskan proses seleksi dilakukan secara transparan tanpa pungutan maupun praktik titipan.
"Presiden menegaskan tidak boleh ada suap, tidak boleh ada pembayaran, dan tidak boleh ada titipan dalam penerimaan siswa Sekolah Rakyat," ujarnya.
Dalam proses penjangkauan tersebut, pemerintah menemukan banyak anak yang belum pernah mengenyam pendidikan maupun yang putus sekolah. Salah satu kisah yang menjadi perhatian adalah seorang remaja bernama Al-Jabbar berusia 15 tahun yang mengaku belum pernah bersekolah.
"Ini menjadi bukti bahwa masih ada anak-anak yang luput dari layanan pendidikan. Sekolah Rakyat hadir untuk menjangkau mereka dan memastikan tidak ada lagi yang tertinggal," kata Gus Ipul.
Pada tahun ajaran 2025/2026, jumlah siswa Sekolah Rakyat tercatat lebih dari 15 ribu orang. Sementara pada tahun ajaran 2026/2027 pemerintah menambah kapasitas lebih dari 32 ribu siswa sehingga total peserta didik mencapai lebih dari 45 ribu orang.
Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 100 ribu siswa pada tahun ajaran berikutnya seiring pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah.
