TVRINews-Jakarta
Penurunan target tenaga kerja dan dominasi anggaran birokrasi dinilai ancam sektor ekonomi kreatif.
Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, melayangkan kritik keras terhadap proyeksi strategis Kementerian Ekonomi Kreatif (KemenEkraf) untuk tahun anggaran 2026.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai penetapan target yang lebih rendah dibanding capaian tahun sebelumnya mencerminkan sikap pesimisme pemerintah yang berisiko merugikan sektor ketenagakerjaan.
Dalam rapat pendalaman yang berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta, Putra menyoroti adanya anomali pada Indikator Kinerja Utama (IKU).
Meski performa tahun 2025 melampaui target (overperforming) dengan serapan tenaga kerja mencapai 107 persen pemerintah justru menurunkan proyeksi untuk tahun 2026.
Risiko Defisit Lapangan Kerja
Berdasarkan data yang dipaparkan, target penyerapan tenaga kerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 26,06 juta orang. Angka ini menyusut signifikan dibandingkan realisasi tahun 2025 yang berhasil menyentuh angka 27,4 juta orang.
"Saya khawatir dengan sikap pesimisme yang muncul dari jajaran KemenEkraf. Mengapa target justru menurun? Ada selisih 1,34 juta tenaga kerja yang hilang dalam proyeksi ini," ujar Putra dalam pernyataan resminya.
Mantan jurnalis senior ini menekankan bahwa penurunan target secara teknis dapat diartikan sebagai pengumuman dini mengenai hilangnya potensi lapangan kerja bagi jutaan orang.
"Secara logika profesional, target seharusnya meningkat. Apakah pemerintah sedang mengumumkan bahwa akan ada 1,34 juta orang yang kehilangan pekerjaan tahun ini?" tambahnya.
Koreksi Ekspor dan Rendahnya Nilai Tambah
Selain isu ketenagakerjaan, koreksi negatif juga terlihat pada target nilai ekspor. Dari capaian sebesar USD 29,21 miliar pada 2025, target tahun 2026 dipangkas menjadi USD 27,85 miliar.
Penurunan sekitar USD 1,36 miliar atau setara Rp 23 triliun ini dinilai Putra sebagai sinyal mengkhawatirkan bagi stabilitas industri kreatif nasional.
Putra juga membedah kualitas kesejahteraan para pelaku industri. Meski kuantitas pekerja besar, nilai ekonomi yang dihasilkan per individu dianggap belum ideal.
"Jika dihitung secara rata-rata, kontribusi per orang hanya sekitar Rp 16 juta per tahun. Jumlah manusianya besar, namun nilai ekonomi yang dibawa masih sangat kecil," ungkapnya, merujuk pada fenomena di mana mayoritas pelaku ekonomi kreatif masih terjebak pada skala usaha mikro dengan nilai tambah rendah.
Sorotan pada Efisiensi Fiskal
Kritik paling tajam diarahkan pada struktur alokasi anggaran tahun 2026. Data menunjukkan bahwa 87 persen dari total anggaran, atau sekitar Rp 363,6 miliar, dialokasikan untuk belanja sekretariat dan kebutuhan birokrasi operasional.
Kondisi ini menyisakan ruang fiskal yang sangat sempit untuk program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan sektor kreatif.
"Bagaimana mungkin kementerian bisa bekerja efektif jika anggaran untuk kegiatan kreatif hampir tidak ada karena habis untuk biaya overhead birokrasi?" kata Putra.
Ia mendesak kementerian untuk mengevaluasi kembali skema investasi yang saat ini dinilai timpang.
Saat ini, sektor aplikasi mendominasi investasi namun minim penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, sektor padat karya seperti kuliner, kriya, dan fesyen justru kekurangan dukungan modal.
Putra berharap KemenEkraf dapat bertindak lebih dari sekadar administrator, melainkan menjadi fasilitator yang mampu memperkuat ekosistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan royalti guna meningkatkan nilai tawar ekonomi rakyat di masa depan.
