TVRINews, Jakarta
Pemerintah Indonesia menegaskan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta bersikap netral dalam menyikapi eskalasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Amerika Serikat (AS)–Israel dan Iran.
Sikap tersebut diambil sebagai implementasi amanat konstitusi sekaligus untuk membuka ruang bagi Indonesia berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia melalui jalur diplomasi.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Santo Darmosumarto mengatakan Indonesia ingin menempatkan diri sebagai pihak yang mendorong dialog, bukan menjadi bagian dari konflik.
“Sebagai bentuk implementasi dari politik luar negeri kita yang bebas aktif dan tentunya amanat konstitusi untuk turut melaksanakan penertiban dunia, Indonesia berharap untuk berperan sebagai honest broker, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak,” ujar Santo dalam konferensi pers, Jumat, 6 Maret 2026.
Santo menjelaskan terdapat tiga langkah konkret yang telah ditempuh pemerintah dalam merespons perkembangan konflik tersebut.
Langkah pertama adalah menyampaikan pernyataan resmi yang mendesak seluruh pihak untuk menghentikan kekerasan dan menempuh jalur deeskalasi. Seruan tersebut telah disampaikan sejak konflik antara AS–Israel dan Iran meletus pada Sabtu, 28 Februari 2026.
Langkah kedua adalah mengintensifkan komunikasi diplomatik dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Upaya ini dilakukan untuk mendorong dialog sekaligus menyampaikan kesiapan Indonesia apabila diminta berperan sebagai mediator.
Dalam sepekan terakhir, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono diketahui telah melakukan komunikasi melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga disebut telah berkomunikasi dengan pimpinan UEA, Emir Qatar, serta Raja Yordania.
“Tentunya yang kita ingin lakukan adalah mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional,” kata Santo.
Langkah ketiga adalah memprioritaskan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah.
Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara-negara terdampak untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk menyiapkan kemungkinan evakuasi apabila situasi memburuk.
“Kami memastikan bahwa upaya pelindungan WNI di kawasan Timur Tengah tetap menjadi prioritas utama, terutama terkait dengan apakah diperlukan evakuasi bagi masyarakat kita yang ada di kawasan tersebut,” tutur Santo.
