TVRINews – Jakarta
Jakarta Mengintensifkan Optimalisasi Aset Negara melalui Danantara untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan urgensi restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengoptimalan aset negara sebagai pilar utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini Menjadi Sorotan Dalam pertemuan antara Presiden dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di Jakarta, Minggu 21 Juni 2026.
Pemerintah berupaya memetakan ulang peran BUMN agar lebih efisien dan kompetitif dalam lanskap ekonomi global. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa Presiden memberikan arahan spesifik untuk memastikan setiap aset nasional dikelola dengan tata kelola yang lebih transparan dan produktif.
"Tujuannya adalah mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat," ujar Teddy dalam pernyataan resminya.
Dalam diskusi tersebut, fokus diarahkan pada peran Danantara sebagai penggerak ekonomi baru. Teddy memaparkan bahwa sektor pariwisata yang terintegrasi menjadi salah satu instrumen utama.
Melalui penyelenggaraan ajang olahraga internasional, konser berskala besar, serta pengembangan industri kreatif, pemerintah berharap dapat memicu arus investasi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas.
Progres Konsolidasi BUMN
Di sisi lain, efisiensi BUMN menjadi agenda yang krusial. Pemerintah saat ini tengah menjalankan program konsolidasi besar-besaran untuk merampingkan struktur perusahaan negara yang selama ini dianggap membebani anggaran.
Data yang disampaikan Sekretaris Kabinet menunjukkan bahwa dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan. Pemerintah kini menargetkan integrasi lebih lanjut terhadap 300 entitas lainnya dalam waktu dekat.
"Proses transformasi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat tata kelola perusahaan negara secara keseluruhan," tambah Teddy.
Transformasi ini dipandang sebagai bagian dari visi jangka panjang Presiden Prabowo untuk mengubah kekayaan negara menjadi mesin pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan perbaikan tata kelola, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
