TVRINews, Palangkaraya
Pemerintah memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menambah dukungan personel, armada udara, hingga operasi modifikasi cuaca. Upaya tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempercepat pengendalian kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau.
Komitmen pemerintah pusat itu ditandai dengan kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, ke Palangka Raya, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Dalam pertemuannya bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat ingin memastikan seluruh langkah penanganan di lapangan berjalan optimal.
"Kehadiran kami di Kalimantan Tengah merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto usai rapat terbatas beberapa hari lalu. Presiden meminta agar penanganan karhutla dipercepat, khususnya di daerah yang memiliki lahan gambut," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Menurut Suharyanto, salah satu titik yang saat ini menjadi perhatian adalah kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Kebakaran di wilayah tersebut dinilai perlu segera dikendalikan karena api mulai mendekati jalur transportasi darat sehingga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Untuk mempercepat pemadaman, BNPB telah mengoperasikan tiga pesawat water bombing di Kalimantan Tengah. Armada tersebut akan diperkuat dengan penambahan satu unit pesawat dalam waktu dekat, disertai dua helikopter patroli dan satu helikopter yang digunakan untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
"Permintaan penambahan armada dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kami penuhi. Dalam minggu ini akan ada tambahan pesawat water bombing, kemudian akan disusul penambahan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan," kata Suharyanto.
Selain memperkuat sarana pemadaman, pemerintah pusat juga memastikan dukungan anggaran tetap tersedia selama masa penanganan karhutla berlangsung. Langkah ini dilakukan mengingat kondisi cuaca diperkirakan masih berpotensi meningkatkan risiko kebakaran dalam beberapa waktu ke depan.
Berdasarkan prakiraan BMKG, fenomena El Niño diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Sementara itu, data BNPB menunjukkan luas lahan yang terdampak kebakaran di Kalimantan Tengah hingga akhir Juli 2026 telah mencapai sekitar 3.069,52 hektare.
Mengantisipasi meluasnya kebakaran, Satgas Penanganan Karhutla telah disiagakan di seluruh kabupaten dan kota. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat, sungai, maupun udara dengan melibatkan unsur BNPB, TNI, Polri, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan pemerintah provinsi terus memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan koordinasi lintas instansi, edukasi kepada masyarakat, serta pengawasan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
"Karhutla hanya dapat dikendalikan apabila seluruh pihak bergerak bersama. Setiap titik api harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas," ujar Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Saat ini sekitar 10.700 personel gabungan dikerahkan untuk mendukung operasi penanganan di berbagai daerah rawan kebakaran.
Di sisi lain, upaya mitigasi jangka panjang juga terus dilakukan melalui pengelolaan ekosistem gambut. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Agustan Sining menjelaskan bahwa normalisasi kanal menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga tinggi muka air sehingga lahan gambut tetap lembap dan tidak mudah terbakar.
"Normalisasi kanal menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan tata air di lahan gambut. Dengan kondisi gambut yang tetap basah, potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak awal," jelas Agustan Sining.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, didukung kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih efektif sehingga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan.
