TVRINews, Jakarta
Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong penguatan kepemimpinan perempuan sebagai salah satu pendekatan untuk merespons krisis ekologi yang semakin kompleks. Menurutnya, dunia membutuhkan pola kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan material, tetapi juga mengedepankan kasih sayang, keseimbangan, pemeliharaan, dan keberlanjutan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menjadi keynote speaker dalam Pengukuhan International Muslim Women Union (IMWU) Chapter Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Menag memperkenalkan gagasan eco-feminine sebagai pendekatan alternatif terhadap pola pengelolaan kehidupan yang disebutnya eco-masculine. Menurutnya, pola eco-masculine selama ini banyak dipengaruhi kepentingan power struggle, pragmatisme, materialisme, serta orientasi jangka pendek.
“Dunia kita sekarang ini sedang eco-masculine, sehingga kita perlu membuat semacam program masif yang sering saya istilahkan dengan perlu eco-feminist,”ujar Nasaruddin dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis Kemenag, Jumat, 18 September 2026.
Menag menilai pola tersebut tidak hanya memengaruhi hubungan antarmanusia, tetapi juga cara manusia memperlakukan alam. Alam, kata dia, sering kali diposisikan hanya sebagai objek yang dapat dieksploitasi demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan.
Ia juga menyoroti ketimpangan pemanfaatan sumber daya alam antara negara-negara Utara dan Selatan. Menurut Menag, negara berkembang yang memiliki kekayaan alam kerap menjadi pemasok bahan mentah, sementara manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati negara maju.
“Alam di selatan ini dikuras habis, yang tersisa adalah kemiskinan para petaninya, tukang kebunnya, tapi yang menjadi penikmat hasil-hasil bumi adalah utara,”tambahnya.
Karena itu, Nasaruddin menilai perlu ada batas yang jelas antara eksplorasi dan eksploitasi. Agama, menurutnya, memberikan ruang kepada manusia untuk memanfaatkan alam, tetapi tidak membenarkan pemanfaatan yang berujung pada kerusakan.
“Agama kita semua memang menganjurkan untuk melakukan eksplorasi, tapi tidak mentolerir eksploitasi,” tegasnya.
Menag kemudian mengaitkan gagasan tersebut dengan prinsip keseimbangan dalam Islam. Manusia memang mendapat amanah sebagai khalifah, tetapi amanah tersebut tidak berarti manusia bebas memperlakukan alam tanpa batas.
Menurutnya, kehidupan tidak hanya menyangkut manusia. Tumbuhan dan hewan juga merupakan bagian dari kehidupan yang perlu dijaga. Karena itu, menjaga kehidupan harus dimaknai secara luas sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan seluruh ekosistem.
Dalam konteks tersebut, Menag Nasaruddin melihat kepemimpinan perempuan memiliki peran strategis. Perempuan dinilai tidak hanya dapat berkontribusi dalam ruang domestik dan sosial, tetapi juga membawa perspektif kepedulian serta keberlanjutan dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Nasaruddin turut menggunakan kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur'an sebagai gambaran mengenai kepemimpinan yang melibatkan pertimbangan banyak pihak. Menurutnya, Ratu Balqis tidak mengambil keputusan secara sepihak, melainkan terlebih dahulu meminta pandangan para pembantunya.
“Dia tidak mengambil keputusan sendiri, tapi dia mengumpulkan seluruh pendampingnya, kabinetnya,”jelasnya.
Menurut Menag, pola tersebut menggambarkan pentingnya kepemimpinan yang demokratis dan deliberatif. Kekuasaan, kata dia, tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai kewenangan untuk menentukan keputusan sendiri, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk mendengar berbagai pandangan dan mempertimbangkan dampak yang lebih luas.
Menag juga mengajak agar gagasan eco-feminine tidak berhenti pada tingkat nasional. Ia menilai Indonesia memiliki peluang untuk membawa perspektif tersebut ke tingkat global.
“Sudah saatnya Indonesia mengambil alih tonggak kepemimpinan eco-feminine ini, jangan hanya bergerak dalam lokal, tetapi bergeraklah dalam level global,”ucapnya.
Ia berharap perempuan Indonesia dapat berkontribusi dalam membangun paradigma pengelolaan kehidupan yang lebih seimbang. Menurutnya, pembangunan perlu berjalan tanpa mengorbankan lingkungan maupun kelompok masyarakat yang rentan.
Menag Nasaruddin juga menyebut persoalan lingkungan memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan lain, seperti kemanusiaan, ketimpangan, serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Karena itu, ia menilai diperlukan kepemimpinan yang mampu menempatkan kemajuan dalam kerangka etika. Nilai kasih sayang, pemeliharaan, dan keberlanjutan yang menjadi bagian dari gagasan eco-feminine dinilai dapat menjadi perspektif dalam menghadapi tantangan tersebut.
Menag berharap IMWU Chapter Indonesia dapat ikut memperluas gagasan mengenai kepemimpinan perempuan, etika lingkungan, dan keberlanjutan. Perempuan Muslim, menurutnya, memiliki ruang untuk menghadirkan perspektif keagamaan yang menempatkan manusia dan alam sebagai bagian dari kehidupan yang saling berkaitan.
“Kalau kepemimpinan eco-feminine ini kita terapkan, tidak akan ada lagi pembakaran hutan yang asapnya merusak ginjal, merusak paru, memperpendek umur,”tuturnya.
