TVRINews, Jakarta
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memfasilitasi audiensi dengan Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Jumat, 18 September 2026.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari koordinasi BNPP RI bersama Pemerintah Kabupaten Karimun untuk membahas sejumlah kebutuhan prioritas pembangunan, mulai dari pelayanan dasar, konektivitas, penguatan ekonomi masyarakat, hingga keamanan kawasan perbatasan.
Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman mengatakan, penyediaan kebutuhan dasar seperti air bersih dan listrik menjadi salah satu perhatian penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan. BNPP RI memiliki tugas untuk mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau perbatasan.
"Semua prioritas dari daerah, apalagi wilayah perbatasan, itu pada prinsipnya sama. Ini menyangkut masalah pelayanan dasar, air dan listrik. Di dalam Undang-Undang Perbatasan, BNPP itu juga mengoordinasikan masalah pemenuhan kebutuhan dasar di pulau-pulau perbatasan," ujar Makhruzi dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis BNPP, Jumat, 18 September 2026.
Dalam audiensi tersebut, BNPP RI turut memaparkan target dan capaian Rencana Aksi Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Kabupaten Karimun 2026.
Sejumlah program yang dibahas mencakup rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan, pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Karimun, serta pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.
Selain pembangunan infrastruktur, aspek keamanan turut menjadi pembahasan. BNPP RI menyoroti mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), potensi illegal crossing melalui jalur atau pelabuhan tidak resmi, serta ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan berbagai barang.
Komoditas yang menjadi perhatian antara lain narkotika, rokok, balpres, hingga pasir timah. Makhruzi menilai penguatan keamanan diperlukan untuk mencegah aktivitas ilegal dan memastikan pergerakan orang serta barang di kawasan perbatasan berjalan sesuai ketentuan.
Enam Program Unggulan Karimun
Sementara itu, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole memaparkan enam program unggulan yang menjadi arah pembangunan daerah.
Program tersebut meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang agama, pendidikan dan kesehatan, penciptaan 5.000 lapangan kerja, peningkatan konektivitas antarwilayah, pemenuhan kebutuhan dasar air dan listrik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rocky juga menyampaikan berbagai potensi ekonomi Karimun yang dapat dikembangkan, seperti industri maritim, manufacturing, construction, and services, perdagangan dan logistik internasional, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, perikanan dan kelautan, serta pertambangan mineral logam dan batuan.
Secara geografis, Karimun memiliki posisi strategis karena berbatasan laut dengan Malaysia dan Singapura di kawasan Selat Malaka. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pengembangan aktivitas pelayaran internasional, industri dan logistik, kerja sama ekonomi lintas negara, serta sektor kelautan dan perikanan.
Untuk mendukung pembangunan pada 2027, Pemerintah Kabupaten Karimun mengusulkan sejumlah program prioritas. Di antaranya pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja dan sarana transportasi pendukung, jaringan baru perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), revitalisasi Pasar Sri Karimun, pengaman pantai Pongkar sepanjang 500 meter, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Usulan lainnya mencakup peningkatan jalan nasional di Pulau Karimun, penambahan armada laut, pengadaan speedboatambulans laut, pemasangan lampu jalan di Kecamatan Moro dan Meral Barat, pembangunan seawall/SWRO di Tokong Hiu, pengembangan Pos TNI AL Tokong Hiu, pembangunan gedung SD Negeri di Karimun dan Tebing, pengadaan mobil pemadam kebakaran berkapasitas 3.000 liter, serta pembangunan kolam renang.
Melalui audiensi ini, BNPP RI dan Pemerintah Kabupaten Karimun menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan agenda pengelolaan kawasan perbatasan. Pembahasan mencakup infrastruktur, pelayanan dasar, pengembangan ekonomi, konektivitas, hingga keamanan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Karimun.
