TVRINews, Cirebon
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan pelabuhan perikanan agar lebih modern dan bertaraf internasional. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya saing hasil perikanan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pengembangan infrastruktur perikanan dilakukan dengan mengacu pada praktik pengelolaan pelabuhan di sejumlah negara maju.
Sebagai tahap awal, KKP mengembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Cirebon, Jawa Barat. Pengembangan selanjutnya akan dilakukan di PPN Pengambengan, Karangasem, Bali.
“Modeling seperti ini akan (terus) kita lakukan dalam membangun infrastruktur perikanan di Indonesia, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus juga tetap menjaga lingkungan menjadi lebih baik,” ujar Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis, dikutip, Jumat, 18 September 2026.
Pengembangan kedua pelabuhan tersebut telah melalui kajian dan studi banding ke sejumlah negara maju, di antaranya Jepang, Australia, serta beberapa negara di Eropa. KKP juga memperhitungkan dampak ekonomi yang dihasilkan, termasuk potensi penyerapan tenaga kerja.
Di PPN Kejawanan, kapasitas kolam labuh nantinya ditingkatkan hingga mampu menampung sekitar 500 kapal, dari sebelumnya 241 kapal. Produktivitas pendaratan ikan juga diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 32.000 ton per tahun, dibandingkan sebelumnya yang mencapai 5.600 ton.
Peningkatan aktivitas pelabuhan diperkirakan turut menambah penyerapan tenaga kerja menjadi sekitar 8.000 orang dari saat ini sekitar 2.900 pekerja.
Seiring peningkatan produktivitas tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas perikanan di PPN Kejawanan diproyeksikan naik menjadi Rp53 miliar per tahun, dari sebelumnya sekitar Rp15 miliar.
“Kami selalu menghitung dampaknya seperti apa, pengembangan yang dilakukan akan mampu menciptakan lapangan kerja berapa banyak, pertumbuhan ekonomi berapa, inilah yang akan kami picu,” tegas Menteri Trenggono.
Selain aspek ekonomi, modernisasi pelabuhan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas perikanan. Menurut Trenggono, pelabuhan perikanan selama ini kerap identik dengan kondisi kotor dan bau sehingga diperlukan pembenahan secara menyeluruh.
Di PPN Kejawanan, kawasan pelabuhan nantinya dibagi menjadi zona bersih dan zona kotor. Seluruh aktivitas perikanan, mulai dari kapal berlabuh, pendaratan ikan, pengolahan hingga pemasaran, akan terintegrasi dalam satu kawasan.
Kawasan tersebut juga akan dilengkapi layanan one stop service dan one stop solution bagi nelayan maupun pelaku usaha perikanan. Integrasi fasilitas diharapkan menjadikan PPN Kejawanan sebagai pusat bisnis hasil tangkapan ikan sekaligus mendukung kegiatan ekspor produk perikanan.
Pengembangan pelabuhan juga dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pariwisata Cirebon.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungan terhadap pembangunan PPN Kejawanan. Menurutnya, keberadaan pelabuhan perikanan yang representatif dapat menjadi bagian dari pengembangan Cirebon sebagai kota budaya dan tujuan wisata.
“Ini bagi masyarakat Jabar adalah sebuah kebahagian, memiliki pelabuhan perikanan yang representatif di Cirebon, kota budaya yang memiliki berbagai aspek kewisataan, ada laut, keraton. Kami mendukung penuh pembangunan ini, dan kami siap melakukan pembangunan infrastruktur tambahan di sepanjang jalan dari gerbang tol sampai Pelabuhan Kejawanan,” ungkap Dedi.
Sementara itu, Mulyadi, nelayan tradisional asal Desa Cangkol, berharap pembangunan PPN Kejawanan turut meningkatkan kesejahteraan nelayan. Keberadaan dermaga khusus nelayan tradisional dan tempat pelelangan ikan (TPI) dinilai dapat mempermudah penyerapan hasil tangkapan dengan harga yang lebih stabil.
"Harapan warga disini, anak-anak nelayan bisa ikut bekerja di pelabuhan. Karena kalau jadi nelayan juga, kadang tidak bisa melaut ketika cuaca sedang buruk. Sedangkan jadi pekerja kan tetap,"tuturnya.
