TVRINews, Jakarta
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) berkoordinasi secara intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat penanganan darurat infrastruktur yang rusak akibat banjir besar di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan Daud menegaskan perlunya langkah cepat untuk membuka kembali akses jalan dan jembatan yang terputus agar distribusi logistik dan penanganan darurat tidak semakin terhambat.
“Kami meminta Kementerian PU segera turun langsung ke lapangan melakukan identifikasi detail lokasi infrastruktur yang terputus, serta menyiapkan langkah penanganan darurat,” ujar Ruslan kepada wartawan, Selasa, 2 Desember.
Ribuan Warga Masih Terisolir
Ruslan menjelaskan bahwa ribuan warga di sejumlah daerah terdampak masih terisolir akibat akses utama yang terputus. Di Aceh Tamiang, wilayah Tenggulun, Bandar Pusaka, Tamiang Hulu, dan Kejuruan Muda terputus total dari pusat logistik.
Banyak warga terpaksa mengungsi ke area perbukitan dan hutan untuk menghindari banjir bandang dengan ketinggian air mencapai 1–1,5 meter. Sementara di Bener Meriah dan Aceh Tengah, jumlah warga terisolir mencapai sekitar 178 ribu orang.
Menurut data sementara, terdapat 43 jembatan putus, 21 titik jalan terputus, dan 35 titik longsor di wilayah Aceh bagian tengah dan timur.
Kerusakan Infrastruktur Meluas ke Berbagai Kabupaten
Di Kabupaten Bireuen, sebanyak 11 jembatan dilaporkan putus, termasuk jembatan pada lintas nasional Medan–Banda Aceh, jembatan alternatif Rancong Kutablang, Pante Lhoong Peusangan, hingga Teupin Reudeup Peusangan Selatan.
Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas dari Medan ke Bireuen lumpuh, menghambat pengiriman sembako dan memicu lonjakan harga karena stok menipis.
Ruslan juga menyebut jembatan lintas nasional Bireuen–Takengon di Km 10 dan Jembatan Simpang Jaya Kecamatan Juli terputus sehingga menutup akses menuju Bener Meriah dan Aceh Tengah.
Di Aceh Utara, beberapa desa di Kecamatan Sawang tak lagi dapat dijangkau karena jembatan gantung putus. Bahkan, satu desa dilaporkan hilang tersapu banjir.
Kondisi serupa terjadi di Aceh Timur (Peunaron, Lokop, Serba Jadi) serta Pidie Jaya, di mana jembatan nasional Medan–Banda Aceh di Kecamatan Meureudu ambruk dan membuat aktivitas masyarakat lumpuh total.
Situasi Serius di Sumatra Utara dan Sumatra Barat
Tidak hanya Aceh, akses menuju kawasan Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga di Sumatra Utara juga terputus. Beberapa lokasi masih sulit dijangkau karena jalan utama rusak berat.
Ruslan memperingatkan bahwa keterlambatan membuka akses dapat memperburuk kondisi warga yang membutuhkan pangan, obat-obatan, dan layanan kesehatan.
DPR Minta Kementerian PU dan Daerah Tingkatkan Koordinasi
Ruslan mendesak Kementerian PU untuk segera mengerahkan alat berat, personel teknis, dan membangun jembatan bailey di titik kritis. Penanganan cepat dinilai penting untuk mendukung evakuasi warga serta mempercepat proses rehabilitasi pascabencana.
Ia juga meminta pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak untuk terus memperbarui data kerusakan dan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, terutama kepada kelompok pengungsi yang terisolir di wilayah sulit dijangkau.
“Kami terus mendorong peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar masa tanggap darurat berlangsung lebih cepat dan meminimalkan jumlah korban jiwa,” kata Ruslan.
