TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan tenaga kerja Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dipengaruhi perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Menurut Nezar, kemajuan AI generatif menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi tersebut juga membawa tantangan karena berpotensi mengubah struktur pekerjaan dan kebutuhan keterampilan tenaga kerja.
“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujar Nezar dalam Pelatihan Dampak AI pada Pekerjaan dan Tenaga Kerja (AI Impact on Workforce) yang diikuti secara daring dari Jakarta, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Nezar mengatakan kebutuhan untuk mempersiapkan tenaga kerja semakin mendesak seiring meluasnya paparan AI terhadap berbagai jenis pekerjaan.
Ia mengutip laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang menunjukkan hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif.
Menurut Nezar, dampak perkembangan AI tidak hanya berkaitan dengan lapangan pekerjaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi pendapatan negara dan struktur fiskal.
“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” tegasnya.
Karena itu, Nezar menilai pemerintah tidak dapat menunggu dampak AI terjadi sebelum menyusun langkah mitigasi. Pemerintah perlu mengambil langkah sejak dini dengan memperkuat kapasitas dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi AI untuk kepentingan nasional.
“Kita harus bertindak dari sisi hulu,” tandas Nezar.
Ia menilai pendekatan tersebut penting agar transformasi AI dapat dikelola secara terarah sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap tenaga kerja dan perekonomian.
Dalam konteks pemerintahan, Nezar menekankan peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang aparatur sipil negara (ASN) menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, hingga tata kelola digital perlu memiliki pemahaman mengenai cara kerja AI, dampaknya terhadap masyarakat, serta berbagai risiko yang mungkin ditimbulkan.
“Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan,” ungkap Nezar.
Menurutnya, pemahaman yang memadai mengenai AI diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak tertinggal dari perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.
Nezar berharap penguatan kompetensi ASN dapat diarahkan untuk membangun kesiapan jangka panjang. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, serta pengambilan keputusan berbasis data.
Dengan kompetensi tersebut, ASN diharapkan dapat menjadi penggerak transformasi pemerintahan digital sekaligus berkontribusi dalam membangun tenaga kerja nasional yang tangguh dan inklusif.
“Saya berharap pelatihan ini membekali kita untuk memperkuat kemampuan adaptasi kolektif kita, membangun tenaga kerja yang tangguh dan inklusif yang siap menghadapi era AI,” ujar Nezar.
Selain penguatan kompetensi, Nezar menegaskan kesiapan menghadapi perkembangan AI harus didukung tata kelola yang kuat dan koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki pemahaman teknologi yang memadai dalam merumuskan kebijakan. Hal ini penting agar respons pemerintah terhadap perkembangan AI tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlambat.
“Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif,” katanya.
Nezar menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan transformasi AI memberikan manfaat yang luas.
Dengan kesiapan sumber daya manusia, tata kelola yang kuat, dan kebijakan yang berbasis pengetahuan, Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan AI sekaligus memitigasi risiko terhadap tenaga kerja dan perekonomian nasional.
