TVRINews, Jakarta
Aktivis nasional sekaligus Founder Kontra Narasi Sandri Rumanama meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suahasil Nazara, memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan pusat ke daerah. Menurut Sandri, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih ditingkatkan.
“Ini diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat tidak hanya didasarkan pada transferan pusat yang bersifat fiskal, namun harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah,” kata Sandi, dalam keterangan, Kamis, 17 September 2026.
Sandri menilai komunikasi yang lebih intensif perlu dilakukan dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Ia menekankan setiap daerah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga kebijakan keuangan tidak cukup hanya berfokus pada nilai transfer fiskal.
“Harusnya ada komunikasi yang lebih efektif bukan hanya soal nila transferan yang bersifat fiskal semata namun kebutuhan daerah kan berbeda beda jadi ini lah yang kami harapkan ada komunikasi yang intensif,” lanjutnya.
Ia menjelaskan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak sebatas penyampaian kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kementerian Keuangan juga perlu membuka ruang untuk mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi daerah.
Sandri menuturkan komunikasi yang diperlukan berupa ruang diskusi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai perkembangan, situasi, dan kondisi daerah, termasuk kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi pemerintah pusat ke daerah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru di Istana Negara pada Senin, 14 September 2026. Suahasil dilantik berdasarkan Keppres Nomor 97-P/2026 untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sisa masa jabatan periode 2024–2029. Usai pelantikan, Suahasil Nazara memaparkan arah kebijakan, fokus utama, dan program kerja Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya.
Sesuai arahan Presiden Prabowo, fokus utama Kementerian Keuangan adalah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, kredibel, dan dapat dipercaya. Komunikasi publik mengenai pengelolaan anggaran juga akan diperkuat untuk membangun kepercayaan pasar dan masyarakat.
Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan konsolidasi fiskal dengan menjaga defisit anggaran tetap di bawah batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kementerian Keuangan juga akan mengawal penyusunan dan pembahasan Rancangan APBN 2027 bersama DPR RI.
Kebijakan fiskal dan belanja negara akan diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional di bawah Kabinet Merah Putih, termasuk program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Suahasil menekankan efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran belanja. Efisiensi diarahkan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran agar menghasilkan keluaran maksimal dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian rakyat.
Sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil memastikan roda birokrasi Kementerian Keuangan tetap berjalan tanpa hambatan. Ia juga akan melakukan konsolidasi internal setelah perombakan pejabat untuk memastikan seluruh unit Kementerian Keuangan tetap solid dalam mengamankan penerimaan dan belanja negara.
