TVRINews, Jakarta
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra (Satgas PRR) meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera menuntaskan kesiapan lahan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi.
Kepastian lokasi, legalitas tanah, serta ketersediaan infrastruktur dasar dinilai menjadi syarat utama agar pembangunan huntap dapat segera dimulai dan masyarakat terdampak memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak.
Pada 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,22 triliun untuk membangun hunian tetap komunal beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Secara keseluruhan, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap di 54 lokasi dengan luas lahan mencapai 198,21 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.220 unit akan dibangun di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat.
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan seluruh persoalan terkait lahan agar pembangunan yang telah memasuki proses pengadaan tidak tertunda.
"Jangan sampai ini sudah tender, tetapi tanah dan lokasinya bukan kewenangan kami. Mohon pemerintah daerah segera menyelesaikan urusan tanahnya dan memastikan lahannya kondusif," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh tvrinews.com, Rabu, 22 Juli 2026.
Maruarar juga mengingatkan agar lokasi huntap dipilih di kawasan yang aman dari risiko banjir maupun longsor serta memiliki akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, tempat ibadah, dan pusat aktivitas masyarakat.
Sementara, Ketua Satgas PRR Tito Karnavian menambahkan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan akses jalan, jaringan air bersih, drainase, serta infrastruktur pendukung lainnya agar pembangunan hunian tetap berjalan optimal.
"Pemerintah daerah tolong membantu agar pembangunan tidak terhambat. Kementerian PKP sudah menjelaskan secara terperinci apa yang dikerjakan pada 2026, titiknya di mana, serta kabupaten dan kotanya. Mohon dibantu urusan tanahnya. Untuk listrik, PLN juga akan bergerak secara proaktif mengimbangi pembangunan dari Kementerian PKP," kata Tito.
Menurut Tito, apabila terdapat daerah yang mengalami keterbatasan anggaran untuk pembebasan lahan maupun pembangunan infrastruktur pendukung, Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum.
Secara keseluruhan, rencana pembangunan hunian tetap di tiga provinsi mencapai 46.521 unit. Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 33.929 keluarga telah terdata melalui skema by name by address, yang terdiri atas 8.714 keluarga dalam skema insitu, 8.627 keluarga eksitu mandiri, dan 16.588 keluarga eksitu komunal.
Data tersebut akan terus diperbarui agar pembangunan hunian tetap tepat sasaran dan sesuai dengan kesiapan lahan di masing-masing daerah.
