TVRINews, Jakarta
Industri perfilman Indonesia dinilai memerlukan dukungan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman, terutama di tengah pesatnya transformasi digital yang mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi film.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai berbagai aturan yang mengatur sektor perfilman perlu dievaluasi agar mampu menjawab kebutuhan industri kreatif saat ini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pelaku film tidak lagi terbatas pada produksi karya, tetapi juga berkaitan dengan persaingan platform digital dan perubahan perilaku penonton.
"Perkembangan teknologi telah mengubah lanskap industri film secara signifikan. Karena itu, kebijakan yang mengatur sektor ini harus mampu mengikuti perubahan dan memberikan ruang bagi industri nasional untuk berkembang," ujar Novita dalam keterangannya, Rabu, 24 Juni 2026.
Dalam pembahasan Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional, Novita menekankan pentingnya pemerintah memiliki strategi jangka panjang yang terukur untuk mengembangkan sektor perfilman. Strategi tersebut dinilai menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan yang tepat bagi industri.
Ia menilai ukuran keberhasilan perfilman tidak semestinya hanya bertumpu pada peningkatan jumlah bioskop atau capaian penonton semata. Lebih dari itu, industri film harus mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
"Industri film perlu dilihat sebagai penggerak ekonomi kreatif. Keberhasilannya harus tercermin dari terbukanya lapangan kerja, tumbuhnya usaha kecil yang terlibat dalam rantai produksi, serta meningkatnya kesejahteraan para pekerja kreatif," katanya.
Novita juga mendorong pemerintah untuk menyusun kajian yang komprehensif terkait dampak perluasan jaringan bioskop terhadap perkembangan industri secara keseluruhan. Menurutnya, setiap kebijakan harus didasarkan pada data yang akurat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku industri maupun masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan sektor perfilman membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, termasuk memperkuat regulasi, distribusi karya, akses pasar, hingga perlindungan bagi para pekerja kreatif.
"Fokus pengembangan perfilman tidak boleh hanya pada aspek infrastruktur. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem yang sehat, berkelanjutan, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional," ujarnya.
Menurut Novita, dengan kebijakan yang tepat dan dukungan ekosistem yang kuat, industri film Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus sarana memperkenalkan identitas budaya bangsa ke tingkat internasional.
