TVRINews, Jakarta
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memfasilitasi pegawai berpenghasilan rendah memperoleh hunian layak dengan harga terjangkau.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, saat ini terdapat 1.190 pegawai Kemendagri yang telah mendaftar program pembiayaan rumah tersebut. Ia menilai, program ini sangat membantu aparatur sipil negara (ASN) yang bergaji di bawah Rp5 juta.
“Selain masyarakat umum, ada juga pegawai negeri yang penghasilannya di bawah Rp5 juta. Program ini akan membantu mereka mendapatkan rumah yang layak,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Agustus 2025.
Program ini menjadi bagian dari target penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Tito berharap, ketersediaan hunian layak tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), atas dukungan terhadap program ini. Dukungan Kemendagri diwujudkan melalui Surat Keputusan Bersama dengan Menteri PKP dan Menteri Pekerjaan Umum untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Seluruh pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut. Menurut Tito, Presiden Prabowo menilai pelaksanaan program sudah berjalan sesuai harapan.
“Bapak Presiden bilang apa yang kita kerjakan sudah on the right track, dan kita akan terus melanjutkan hingga target tercapai,”tuturnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi kekompakan jajaran kabinet dalam mendukung program perumahan ini.
“Tidak ada superman di kabinet, yang ada adalah super team. Semua bekerja untuk visi-misi Presiden,”ujar Ara.
