TVRINews, Jakarta
Kolaborasi Kemenbud dan BPS dorong kebudayaan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia berkomitmen penuh memperkuat ekosistem kebudayaan berbasis data yang akurat. Komitmen ini diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, yang ditandai dengan keikutsertaan dalam kegiatan NGIBAR (Ngisi Bareng) Kuesioner Sensus Ekonomi 2026 bagi Pelaku Usaha Bidang Kebudayaan.
Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas kolaborasi strategis ini. Menurutnya, sensus tersebut menjadi langkah krusial untuk memotret struktur, skala, serta besaran kontribusi riil ekonomi budaya terhadap perekonomian nasional.
“Data menjadi bagian dari infrastruktur kebijakan. Dengan data yang tepat, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, menentukan prioritas secara lebih terukur, serta merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi nyata pelaku dan ekosistem kebudayaan,” ungkap Menbud Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat, 21 Agustus 2026.
Kebudayaan sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (Engine of Growth)
Sebagai negara dengan kekayaan mega-diversity, Indonesia memiliki modal budaya (cultural capital) yang sangat besar. Tidak hanya berfungsi sebagai identitas bangsa dan instrumen diplomasi lunak (soft power), kebudayaan kini didorong untuk menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekosistem ekonomi budaya yang luas mencakup berbagai sektor kreatif, seperti film dan audiovisual, musik, seni pertunjukan, seni rupa, sastra, pengelolaan museum, konservasi, festival, hingga layanan budaya berbasis digital.
Kompleksitas lapangan usaha dan profesi ini memerlukan pencatatan statistik yang presisi agar kontribusinya tercatat utuh dalam sistem nasional melalui penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).
[Foto: TVRINews/HO-Kemenbud]
“Dengan data yang kuat, kami bisa menyusun intervensi yang lebih evidence-based, targeted, and measurable. Jadi, inilah substansi dari pemajuan kebudayaan berbasis data, bukan berbasis perkiraan semata,” tegas Menbud.
Perhitungan PDB Kebudayaan untuk Pertama Kalinya
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyambut baik sinergi ini. Ia memaparkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi momentum historis untuk menghitung secara komprehensif kontribusi sektor kebudayaan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Sensus Ekonomi kali ini mungkin untuk pertama kalinya akan menghitung berapa besarnya PDB Kebudayaan, seberapa besar kontribusi aktivitas ekonomi di bidang kebudayaan terhadap keseluruhan perekonomian. Jadi, kebudayaan bukan hanya bicara tentang jati diri bangsa, tetapi juga bagaimana kebudayaan menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Sonny.
Acara sosialisasi dan pengisian kuesioner ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi BPS, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Ateng Hartono serta Deputi Bidang Statistik Sosial M. Nashrul Wajdi. Mendampingi Menteri Kebudayaan hadir pula Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, Sekretaris Jenderal Bambang Wibawarta, serta sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kebudayaan.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, Kementerian Kebudayaan dan BPS optimistis dapat menghadirkan perencanaan pembangunan sektor kebudayaan yang berkelanjutan, sehingga kebudayaan semakin kokoh berperan sebagai binding power, sumber identitas, mesin pertumbuhan ekonomi, serta pilar diplomasi bangsa di kancah global.
