TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Razak meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di sejumlah wilayah Kalimantan yang memasuki periode rawan kebakaran pada musim kemarau 2026.
Hanan menilai penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara sektoral. Menurut dia, kolaborasi dengan masyarakat, Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan perlu diperkuat untuk mempercepat penanganan kebakaran.
"Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan yaang punya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) perlu dikoordinasikan dan diikutsertakan dalam atasi Karhutla," ujar Hanan A Razak politisi dari Partai Golkar itu, dalam keterangan yang diterima, Jumat, 21 Agustus 2026.
Ia meminta pemerintah memastikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat terkait memiliki langkah terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga penanganan ketika kebakaran terjadi. Hanan juga mendorong penguatan koordinasi untuk menghadapi dampak El Nino yang berpotensi meningkatkan kekeringan dan risiko karhutla.
"Data mengenai wilayah rawan, ketersediaan sumber air, hingga potensi dampak kebakaran perlu dihimpun secara terpadu agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Hanan dalam rilisnya.
Dorongan tersebut disampaikan setelah sejumlah wilayah Kalimantan mengalami kebakaran yang berpotensi meluas jika tidak segera ditangani secara terkoordinasi. Pada Rabu (19/8/2026), kondisi udara di Kota Palangka Raya dilaporkan memburuk. Indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) mencapai 487 dan masuk kategori berbahaya. Pekatnya asap juga berdampak terhadap jarak pandang yang dilaporkan hanya sekitar 1,4 kilometer di sejumlah wilayah.
Kondisi tersebut berkaitan dengan tingginya aktivitas karhutla di Kalimantan Tengah. Data yang dicantumkan dalam laporan tersebut mencatat 1.795 titik panas terdeteksi di wilayah Kalteng.
"Kami meminta meminta agar kementerian Kehutanan segara turun tangan dan melakukan kordinasi lintas sektor, dan menrjunkan personil guna mencegah kebakaran hutan yang lebih luas," kata Hanan.
Hanan menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor untuk menghadapi potensi kekeringan dan meningkatnya risiko karhutla akibat El Nino. Ia meminta deteksi dini dan respons cepat dilakukan ketika ditemukan titik api baru di kawasan yang rentan terbakar.
Menurut Hanan, koordinasi antarkementerian dan lembaga tidak cukup hanya melalui rapat atau pembentukan posko. Langkah tersebut harus diikuti tindakan nyata di lapangan, termasuk penguatan pencegahan, kesiapan personel dan peralatan, pengelolaan lahan gambut, pemantauan titik panas, serta respons cepat.
Dengan potensi musim kemarau yang lebih kering dan ancaman El Nino, Hanan menilai sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat semakin penting untuk menekan risiko karhutla di Kalimantan.
