TVRINews, Jakarta
Indonesia memiliki mandat untuk memimpin ASEAN untuk kelima kalinya pada tahun 2023. Prestasi Indonesia lebih dari sekadar menjadi ketua ASEAN, namun terus aktif terlibat dalam beberapa isu penting di kawasan ASEAN.
Tidak hanya menciptakan perjanjian politik, ekonomi, sosial, dan budaya tetapi Indonesia juga berkontribusi pada beberapa upaya perdamaian.
Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan regional ASEAN dan menciptakan wilayah yang damai, adil, dan makmur.
Salah satu keterlibatan Indonesia dalam beberapa isu penting di ASEAN yakni terkait situasi di Myanmar.
Pada pertemuan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya, selain Myanmar, memprakarsai Konsensus Lima Poin (5PC), yang bertujuan untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.
Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak peran sebagai mediator berbagai konflik atau isu penting di kawasan Asia Tenggara.
Memediasi konflik Filipina-MNLF
Indonesia terpilih sebagai mediator dalam konflik Filipina. Hal itu karena netralitas Indonesia dan asumsi bahwa Indonesia memahami konflik antara Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).
Penyelesaian konflik Vietnam-Kamboja
Indonesia juga berperan penting dalam menyelesaikan konflik antara Vietnam dan Kamboja (1988-1989). Sebagai penggagas resolusi konflik, Indonesia menengahi antara kedua negara untuk kembali berdamai. Upaya Indonesia terbayar karena Vietnam setuju untuk menarik pasukannya dari Kamboja.
Resolusi konflik perbatasan Thailand-Kamboja
Selama Kepresidenan ASEAN (2011), Indonesia menjadi mediator untuk menciptakan perdamaian atas konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Selama proses penyelesaian konflik, Indonesia mendapat dukungan dari Amerika Serikat untuk menciptakan situasi damai di Kamboja.
Zona bebas senjata nuklir
Wilayah Asia Tenggara berusaha untuk mewujudkan zona bebas nuklir yang dikenal sebagai Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ). Keseriusan Indonesia dalam mewujudkan SEANWFZ dibuktikan dengan ratifikasi UU 9/1997 tentang Ratifikasi Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara.
Kerja sama keamanan maritim
Di sektor maritim, Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama keamanan maritim, terutama dalam mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF). Ini telah melalui penerapan Pernyataan KTT Asia Timur (EAS) tentang Peningkatan Kerjasama Maritim Regional pada tahun 2015.
Masalah pekerja migran
Yang tidak kalah penting, Indonesia juga berhasil meyakinkan kesepakatan Deklarasi Vientiane tentang Transisi dari Pekerjaan Informal ke Pekerjaan Formal menuju Promosi Kerja Layak. Persetujuan perjanjian ini menunjukkan upaya untuk menghilangkan diskriminasi di tempat kerja dan memberikan jaminan perlindungan, terutama bagi pekerja informal.
