TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mendukung kegiatan penyuluhan pertanian untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana serta pembiayaan operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di daerah.
Tito menyampaikan hal tersebut setelah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Tito mengatakan penyuluh pertanian merupakan garda terdepan dalam menjalankan program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Sehingga, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat terlaksana secara optimal di lapangan.
"Persoalannya adalah beliau (Mentan) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Senin, 12 Oktober 2026.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, penyuluh pertanian kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).
Tito menjelaskan BPP menjadi tempat bagi para penyuluh untuk menjalankan tugas di tingkat kecamatan.
Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah membantu memenuhi kebutuhan operasional BPP melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lainnya.
Selain dukungan operasional, Kementan akan memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan agar fasilitas tersebut dapat kembali digunakan secara optimal.
Tito berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat pelaksanaan program swasembada pangan hingga ke tingkat masyarakat.
"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian (Amran)," ucap Tito.
Sementara, Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Mereka menjalankan tugas dengan memanfaatkan 5.836 unit BPP yang tersebar di berbagai daerah.
Amran memastikan Kementerian Pertanian akan mempercepat perbaikan BPP yang rusak melalui penyesuaian alokasi anggaran tahun ini.
"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," tutur Amran.
Melalui perbaikan fasilitas dan penguatan dukungan bagi penyuluh pertanian, pemerintah berharap pendampingan kepada petani semakin optimal sehingga upaya percepatan swasembada pangan berkelanjutan dapat berjalan lebih efektif.
