TVRINews, Jakarta
Dalam Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Pacific Telecommunity (APT) 2025 di Tokyo, Indonesia menegaskan bahwa pembangunan digital tidak boleh hanya mengejar kecepatan dan cakupan, tetapi juga harus melindungi generasi masa depan anak-anak.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa Indonesia mengusung pendekatan inklusif yang menggabungkan infrastruktur digital yang merata dengan regulasi ketat untuk perlindungan anak.
“Dengan visi Indonesia Digital 2045 dan regulasi terobosan, kita mengajak seluruh negara di kawasan membangun ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sepanjang 2024, Indonesia berhasil meningkatkan penetrasi internet nasional hingga 79,5 persen didukung oleh proyek besar seperti jaringan Palapa Ring, peluncuran satelit SATRIA-1, dan pembangunan BTS 4G di daerah terluar dan perbatasan.
Namun, Meutya mengingatkan, infrastruktur yang luas harus diiringi dengan keamanan digital bagi anak-anak.
Untuk itu, Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS), yang mengatur pembatasan akses berdasarkan usia, larangan profilisasi data anak untuk tujuan komersial, serta kewajiban literasi digital bagi penyelenggara platform digital.
Anak di bawah 13 tahun hanya bisa mengakses platform ramah anak dengan persetujuan orang tua, sementara platform dengan konten interaktif dan monetisasi hanya boleh diakses mulai usia 16 tahun.
Pemerintah juga memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengembangkan literasi digital nasional bersama kementerian terkait.
Selain PP TUNAS, Indonesia telah mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi dan memperbarui UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan hukum ruang digital yang aman dan terpercaya.
“Mari kita wujudkan masa depan digital Asia-Pasifik yang aman, adil, dan memberdayakan, terutama untuk generasi penerus,” pungkasnya.
Baca Juga: Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah International Conference on Infrastructure 2025
