TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 sebagai dorongan untuk memperkuat pembangunan desa.
Menurutnya, semangat perjuangan para pekerja harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
“Mari kita bawa semangat Hari Buruh untuk memperkuat desa, mendorong produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput,”ujar Riza dalam keterangan yang dikutip, Jumat, 1 Mei 2026.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja di Indonesia atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam pembangunan nasional. Riza menilai, etos kerja para buruh menjadi energi penting yang dapat menggerakkan pembangunan hingga ke tingkat desa.
“Terima kasih kepada seluruh pekerja Indonesia. Semangat dan kerja keras yang ditunjukkan menjadi kekuatan besar, termasuk dalam mendorong kemajuan desa,” tambahnya.
Sementara itu, dalam peringatan May Day tahun ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan saat menghadiri peringatan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Salah satu kebijakan tersebut adalah penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 terkait ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188. Regulasi ini berfokus pada peningkatan perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan.
Melalui aturan tersebut, pemerintah menjamin sejumlah hak dasar bagi pekerja di sektor perikanan, seperti kelayakan tempat tinggal di atas kapal, kecukupan makanan dan air minum, adanya perjanjian kerja tertulis, hingga akses terhadap jaminan sosial.
Selain itu, Presiden juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mengenai perlindungan pekerja transportasi daring. Kebijakan ini mengatur pemberian jaminan kesehatan kerja serta pembagian hasil minimal 92 persen bagi para mitra pengemudi dari tarif yang dibayarkan pelanggan.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menargetkan percepatan pembangunan satu juta rumah terjangkau bagi pekerja pada tahun ini. Program tersebut diharapkan dapat membantu para buruh memiliki hunian layak tanpa harus terbebani biaya sewa.
Sejumlah kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional, termasuk dari sektor pedesaan.
