TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah menjaga akses rumah subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendengarkan berbagai masukan dari para pengembang perumahan.
Hal itu disampaikan Maruarar saat menggelar diskusi bersama para pengembang perumahan di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu, 9 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, para pengembang dari berbagai asosiasi seperti REI, APERSI, HIMPERA, dan APERNAS menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi di lapangan. Mulai dari persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), proses verifikasi administrasi pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga kenaikan harga material bangunan dan biaya tenaga kerja.
Menanggapi hal itu, Maruarar menegaskan pemerintah akan mencari solusi terbaik yang tetap berpihak kepada masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan dunia usaha.
(Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait)
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah atas dukungannya terhadap program perumahan, termasuk pelaksanaan BPHTB dan PBG gratis yang di Jawa Tengah berjalan cukup cepat. Terkait usulan kenaikan harga rumah FLPP tentu akan kami kaji terlebih dahulu karena pertimbangannya adalah bagaimana tetap meringankan beban rakyat," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Minggu, 10 Mei 2026.
Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus mampu memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha secara seimbang.
"Dalam setiap kebijakan, kami selalu mengedepankan tiga hal yakni harus baik bagi negara, rakyat, dan juga dunia usaha," tegasnya.
Lebih lanjut, Maruarar juga menegaskan Kementerian PKP terus berupaya menghadirkan rumah yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, pihaknya memilih aktif mendengar berbagai persoalan yang dihadapi pengembang di lapangan.
"Di Kementerian PKP kami terus berpikir bagaimana masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan mudah dan terjangkau. Karena itu kami berusaha proaktif mendengar berbagai permasalahan dari pengembang dan mencoba mencari solusi bersama," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar turut mengingatkan para pengembang agar menjaga kualitas pembangunan rumah subsidi demi menjaga kepercayaan masyarakat.
"Saya titip kepada seluruh pengembang yang mengerjakan rumah subsidi agar menjaga kepercayaan rakyat dengan menghadirkan rumah yang berkualitas dan layak huni bagi masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyebut Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam sektor pembiayaan perumahan nasional.
Ia mengatakan bahwa seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menerapkan pembebasan PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi nomor satu untuk realisasi KPP secara nasional. Selain itu, Bank Jateng juga menjadi Bank BPD nomor satu dalam mendukung sektor perumahan. Untuk FLPP, Jawa Tengah menempati posisi kedua secara nasional dengan realisasi mencapai 24.470 unit," kata Sri.
