TVRINews, Sukabumi
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong pemerintah membangun sistem penyediaan air bersih yang permanen dan berkelanjutan untuk mengatasi persoalan kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Saan menilai, penanganan krisis air tidak boleh hanya mengandalkan distribusi bantuan air bersih menggunakan tangki. Menurutnya, langkah darurat memang diperlukan, namun harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur air untuk memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Saan saat berdiskusi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, BPBD, ahli geodesi, perangkat desa, dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Kamis, 10 September 2026.
Desa Sukamaju menjadi salah satu wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau. Sejumlah sumber mata air mengalami penurunan debit, sehingga warga harus mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bahkan, di sejumlah lokasi, masyarakat terpaksa memanfaatkan aliran sungai kecil dan selokan.
Saan menegaskan kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Penanganan jangka pendek tentu harus dilakukan agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air. Tetapi yang jauh lebih penting, kita harus mencari solusi jangka panjang yang permanen. Air adalah kebutuhan dasar, sehingga masyarakat tidak boleh terus-menerus bergantung pada bantuan setiap kali musim kemarau datang,” ujar Saan dalam keterangan yang dikutip, Jumat, 11 September 2026.
Untuk jangka pendek, distribusi air bersih menggunakan tangki akan tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara untuk jangka menengah, pemerintah didorong membangun penampungan air serta memperbaiki jaringan perpipaan dari sejumlah sumber mata air yang masih tersedia.
Sedangkan untuk jangka panjang, salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pembangunan jaringan perpipaan dari Sungai Cisukawayana dengan panjang sekitar enam kilometer.
Kajian teknis juga dilakukan dengan melibatkan ahli geodesi. Kajian tersebut diperlukan untuk melihat kondisi kontur wilayah, sumber air, hingga kemungkinan jalur perpipaan yang paling efektif agar sistem yang dibangun dapat menjangkau masyarakat secara berkelanjutan.
Saan yang juga merupakan legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII menegaskan, penyelesaian persoalan air membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Persoalan air tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama dan bekerja secara konkret. Kolaborasi menjadi kunci agar solusi yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurut Saan, pembangunan infrastruktur air harus dipandang sebagai investasi untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi musim kemarau.
“Jangan sampai setiap musim kemarau kita hanya sibuk mengirim tangki air. Yang harus kita bangun adalah sistemnya, supaya masyarakat tidak terus menunggu bantuan. Kita ingin persoalan ini diselesaikan sampai ke akarnya,” tegas Saan.
Saan berharap pembahasan bersama pemerintah daerah dan para ahli dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program pembangunan yang konkret, sehingga persoalan krisis air di Kabupaten Sukabumi tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Sementara itu, Kepala Desa Sukamaju Jenal Abidin mengapresiasi perhatian Saan Mustopa terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami warganya.
“Kami atas nama masyarakat Desa Sukamaju mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan bantuan Pak Saan Mustopa dalam memberikan solusi jangka panjang terkait masalah krisis air bersih di desa kami,” pungkas Jenal Abidin.
