TVRINews – Jakarta
Badan Gizi Nasional mengarahkan perluasan distribusi pangan bergizi ke wilayah tertinggal dan kantong stunting tinggi, usai mencoret ribuan sekolah mandiri.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru penyesuaian sasaran. Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengalihkan fokus pendistribusian agar menjangkau wilayah yang paling membutuhkan intervensi nutrisi, khususnya daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta kawasan dengan prevalensi stunting yang signifikan.
Langkah strategis ini diambil setelah lembaga tersebut mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat. Sekolah-sekolah yang dikeluarkan merupakan institusi berstandar internasional yang dinilai telah mapan secara finansial dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa penataan ulang ini bertujuan untuk memastikan efektivitas anggaran dan ketepatan sasaran kebijakan. Menurutnya, distribusi lanjutan akan digerakkan secara bertahap dengan berpijak pada hasil pemetaan lapangan yang komprehensif.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa penataan ulang ini bertujuan untuk memastikan efektivitas anggaran dan ketepatan sasaran kebijakan (Foto: BGN/Bakom RI)
"Prioritas utama kami adalah satuan pendidikan di kawasan 3T serta wilayah-wilayah lain yang menghadapi tantangan angka stunting tinggi dan sangat tinggi," ujar Sudaryono dikutip Jumat 11 September 2026.
Sebagai ilustrasi konkret, ia menyoroti kondisi geografis di kawasan timur Indonesia seperti Maluku dan Papua. Berdasarkan data pemetaan internal, terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di dua wilayah tersebut yang belum tersentuh layanan makan bergizi.
"Wilayah seperti Maluku dan Papua otomatis menjadi prioritas mendesak, disandingkan dengan zona-zona 3T lain yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara," tambahnya.
Guna menopang operasional distribusi di lapangan, BGN menyiapkan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pendirian dapur layanan ini tidak akan dilakukan serentak, melainkan disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kesiapan infrastruktur lokal.
Pihaknya menekankan bahwa percepatan cakupan program harus berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran guna menghindari salah sasaran.
"Kehadiran dapur SPPG di titik-titik prioritas akan dieksekusi secara terukur, agar implementasinya berjalan aman, efisien, dan benar-aragam memberikan manfaat nyata bagi yang membutuhkan," pungkasnya.
