TVRINews, Jakarta
Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menyetujui percepatan proyek Trans Kie Raha guna mengatasi ketimpangan ekonomi di tengah lonjakan industri nikel Maluku Utara.
Pemerintah Indonesia tengah bersiap mempercepat pembangunan koridor infrastruktur strategis di Maluku Utara, guna menjembatani jurang ketimpangan ekonomi di wilayah yang kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri mineral global tersebut.
Rencana akselerasi ini mencuat usai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menggelar pertemuan bilateral dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di Jakarta.
Fokus utama pembahasan tertuju pada proyek jalan Trans Kie Raha. Jalur logistik ini dirancang untuk mengoneksikan Sofifi, ibu kota provinsi, dengan kawasan industri hilirisasi nikel raksasa di Weda dan Buli. Jika proyek ini rampung, waktu tempuh distribusi logistik yang saat ini memakan waktu hingga lima jam diproyeksikan pangkas secara drastis menjadi hanya satu jam.
(Foto: Pertemuan Bilateral Antara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda (dok. kementerian Infra))
"Kami melihat adanya visi yang kuat dan perencanaan yang matang. Kemenko Infrastruktur akan mengoordinasikan usulan ini dengan Bappenas, Kementerian PU, serta kementerian teknis lainnya agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan strategis, dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Menko AHY dalam keterangan resminya yang dikutip Senin 25 Mei 2026.
Paradoks Pertumbuhan Ekonomi
Maluku Utara saat ini mencatatkan performa ekonomi yang impresif dengan pertumbuhan mencapai 34,3 persen, angka yang berada jauh di atas rata-rata nasional. Lonjakan ini didorong oleh masifnya aktivitas sektor hilirisasi nikel.
Wilayah ini mengoperasikan sekitar 100 dari total 166 smelter nasional, menyumbang setengah dari total produksi nikel Indonesia dengan perputaran nilai ekonomi mendekati Rp150 triliun per tahun.
Kendati demikian, pertumbuhan yang bersumber dari komoditas tambang tersebut belum sepenuhnya terdistribusi secara merata kepada masyarakat lokal. Ekosistem ibu kota provinsi di Sofifi pun dinilai masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas pertokoan, pasar tradisional, dan transportasi regional yang memadai.
Untuk mengatasi tantangan struktural tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat. Pendanaan ini dialokasikan untuk pembangunan jalan konektivitas, fasilitas irigasi lumbung pangan, perbaikan infrastruktur dasar, serta program mitigasi pascabencana.
