TVRINews, Jakarta
Direktur Utama (Dirut) LPP TVRI, Iman Brotoseno menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKKL) tahun 2024 serta rencana RKKL 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.
Dirut LPP TVRI, Iman Brotoseno memaparkan bahwa dalam enam tahun terakhir, sejak 2018 hingga 2023, TVRI secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai bukti tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia menambahakan, bahwa berdasarkan pagu anggaran tahun 2025 yang ditetapkan Kementerian Keuangan, TVRI mendapat alokasi sebesar Rp1,524 triliun, terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp957 miliar dan program penyiaran publik sebesar Rp567 miliar.
Namun, Iman Brotoseno menyampaikan akibat kebijakan efisiensi belanja negara, anggaran TVRI mengalami pemblokiran sebesar Rp455 miliar, sebelum kemudian direlaksasi menjadi Rp312 miliar. Dengan demikian, pagu efektif TVRI tahun 2025 adalah Rp1,211 triliun.
Dari anggaran tersebut, realisasi belanja hingga 7 Juli 2025 tercatat sebesar 49,75%. Secara rinci, realisasi anggaran di kantor pusat meliputi:
* Direktorat Teknik: 51,34%
* Direktorat Keuangan: 54,07%
* Direktorat Program dan Pemberitaan: 32,47%
* Direktorat Pengembangan Usaha: 37,13%
* SPI: 78,02%
* Pusat Penelitian dan Pengembangan: 34,24%
Sementara itu, realisasi di stasiun penyiaran daerah mencapai 53,75%, dan belanja operasional secara keseluruhan telah terserap 63,27%.
Dalam rencana anggaran tahun 2026, pagu indikatif yang diterima LPP TVRI sebesar Rp823 miliar, turun drastis 46% dibanding tahun 2025. Penurunan ini berdampak signifikan terhadap beberapa kebutuhan vital yang tidak terakomodasi, seperti:
* Sewa MCPC dan satelit
* Biaya Nielsen
* Perawatan pemancar
* Produksi siaran pusat dan daerah
Iman Brotoseno menyampaikan bahwa dengan hanya Rp15 miliar untuk kebutuhan teknis, pemeliharaan transmisi serta layanan satelit dan siaran sangat tidak mencukupi.
Oleh karena itu, Dirut LPP TVRI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,183 triliun untuk menutup kekurangan belanja pegawai, operasional kantor, produksi siaran, infrastruktur digital, dan manajemen pendukung.
Menariknya, dalam kesempatan yang sama, Iman Brotoseno juga mengungkapkan tengah berupaya mendapatkan Hak Siar Resmi (HCR) Piala Dunia.
Meski belum ada surat penugasan resmi, proses koordinasi dengan penyelenggara telah dilakukan beberapa kali melalui pertemuan di Jakarta bersama pihak VIVA Group.
Baca Juga:
TNI Tembak Mati Pentolan OPM Jeki Murib, Pelaku Pembakaran Gereja dan Sekolah di Papua
