TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani menyambut positif arah kebijakan ekonomi dan fiskal dalam RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Menurut Christina, penekanan Presiden terhadap pembangunan yang berpihak kepada rakyat serta penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi sinyal penting bagi upaya peningkatan daya saing pekerja migran Indonesia di pasar global.
"Arah kebijakan itu sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia lewat peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja yang aman dan legal, hingga penguatan ekosistem ekonomi nasional yang mampu menciptakan lebih banyak peluang kerja berkualitas," ujar Christina dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Rabu, 20 Mei 2026.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan APBN harus menjadi instrumen negara untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.
Christina menilai fokus pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar tenaga kerja Indonesia, termasuk pekerja migran, mampu bersaing secara global.
Dalam pidatonya, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan defisit fiskal dijaga pada rentang 1,8 sampai 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Presiden juga menegaskan pentingnya disiplin fiskal, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, serta optimalisasi penerimaan negara demi memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Salah satunya mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam strategis lewat BUMN yang ditunjuk," ungkapnya.
Kemudian, ia juga mengapresiasi penyampaian langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 oleh Presiden di hadapan DPR RI. Menurutnya, hal itu menjadi momentum bersejarah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena untuk pertama kalinya agenda tersebut disampaikan langsung oleh kepala negara.
"Kementerian P2MI siap mendukung visi besar Presiden dalam membangun ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berpihak kepada rakyat, menciptakan sumber daya manusia unggul dan meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia di pasar global," ucapnya.
