TVRINew- Aceh
Pemerintah Provinsi Aceh memperpanjang masa penanganan darurat hidrometeorologi seiring belum tuntasnya pemulihan infrastruktur dan bantuan logistik.
Pemerintah Provinsi Aceh resmi menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor hingga 29 Januari 2026 guna mengoptimalkan pemulihan infrastruktur vital dan distribusi bantuan di wilayah-wilayah yang masih terisolasi.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam pertemuan koordinasi virtual dari Posko Tanggap Darurat di Banda Aceh.
Perpanjangan selama tujuh hari ini merujuk pada rekomendasi Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan pada Rabu 21 Januari 2026.
"Penetapan perpanjangan keempat ini berlaku mulai 23 hingga 29 Januari. Fokus utama kami adalah memastikan percepatan layanan kesehatan dan normalisasi akses di desa-desa yang sulit dijangkau," ujar Mualem dikutip Jumat 23 januari 2026.
Krisis Infrastruktur dan Akses Terputus
Kondisi di lapangan menunjukkan tantangan berat, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya. Di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, kerusakan infrastruktur penghubung membuat mobilitas warga sangat bergantung pada fluktuasi debit air sungai.
"Masyarakat di Sawang sangat mendambakan kehadiran jembatan darurat. Saat ini, mereka harus menyeberangi sungai secara manual. Akses benar-benar terputus total saat arus deras," tambah Muzakir.
Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk bersinergi dengan TNI/Polri dan relawan dalam mempercepat pembangunan hunian serta perbaikan akses transportasi agar aktivitas ekonomi warga dapat kembali pulih.
*Dukungan Anggaran Pusat*
Di tingkat nasional, pemerintah pusat memberikan sinyal dukungan kuat melalui kebijakan fiskal. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Pemerintah berkomitmen penuh dalam rehabilitasi pascabencana. Anggaran transfer daerah dikembalikan ke angka semula sebelum efisiensi guna mendukung pemulihan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi," jelas Tito dalam keterangan resminya.
Skala Dampak Manusia
Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis 22 Januari 2026 menggambarkan skala tragedi yang melanda wilayah ini.
Sebanyak 1.200 jiwa dinyatakan meninggal dunia, sementara 143 orang lainnya masih dalam pencarian.
Hingga saat ini, lebih dari 113.000 warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Fokus pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk menyediakan hunian yang layak sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa dari 42.900 unit rumah yang rusak berat, proses pembangunan hunian sementara terus dikebut.
"Saat ini terdapat 7.414 unit hunian sementara yang sedang dalam tahap pembangunan, sementara lebih dari seribu unit telah siap untuk dihuni oleh warga terdampak," pungkas Abdul Muhari.
