TVRINews – Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menyoroti urgensi modernisasi kapabilitas pertahanan dan keamanan serta reformasi sistem rekrutmen berbasis intelektual demi merespons dinamika ancaman global yang semakin kompleks.
Di tengah lanskap geopolitik global, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi pertahanan nasional. Presiden Prabowo Subianto, dalam pengarahannya kepada jajaran perwira tinggi militer dan kepolisian, menekankan bahwa profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus bertransformasi secara signifikan guna menghadapi spektrum ancaman keamanan modern.
Arahan strategis tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, usai mendampingi jalannya taklimat tertutup yang diikuti oleh sekitar 800 perwira tinggi dari seluruh penjuru tanah air di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026.
Menko Dudung mengungkapkan, dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan apresiasi mendalam atas peran aktif institusi pertahanan dan keamanan dalam mengawal berbagai agenda strategis nasional, mulai dari pilar ketahanan pangan, kemandirian energi, hingga pemeliharaan stabilitas domestik.
(Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman menyampaikan keterangannya usai mengikuti acara taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu, 7 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres))
"Presiden memberikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi nyata TNI dan Polri dalam menyukseskan program-program prioritas pemerintah, termasuk menjaga kondusivitas keamanan nasional yang tetap terjaga dengan baik," ujar Menko Dudung kepada awak media.
Lebih lanjut, dalam arahannya, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tubuh institusi keamanan. Transformasi ini dinilai mendesak, terutama dalam mengevaluasi standar seleksi prajurit dan anggota kepolisian agar lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Menurut Menko Dudung, orientasi rekrutmen masa depan tidak lagi sekadar bertumpu pada ketahanan fisik semata, melainkan menempatkan kapasitas intelektual sebagai indikator utama.
"Kebijakan rekrutmen ke depan harus bergeser dari sekadar penilaian fisik menuju penekanan pada aspek intelektualitas. Sebagai ilustrasi, calon prajurit yang mengenakan kacamata kini dimungkinkan untuk diterima, asalkan memiliki kecerdasan yang memadai," jelas Menko Dudung mengutip arahan Presiden.
Pendekatan tersebut, imbuh Menko Dudung, dilatarbelakangi oleh proyeksi tantangan pertahanan di masa depan yang menuntut penguasaan teknologi tinggi. Kompleksitas ancaman kontemporer, seperti peperangan hibrida (hybrid warfare) serta pemanfaatan sistem nirawak (drone), menuntut kesiapan personel yang memiliki daya analitis dan kapabilitas strategis yang mumpuni.
Menutup keterangannya, pemerintah menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan dan intensifikasi latihan profesional akan menjadi fokus utama dalam kebijakan pertahanan nasional ke depan. Langkah ini diambil guna memastikan institusi TNI dan Polri senantiasa siap siaga dalam mengantisipasi segala bentuk eskalasi dan ketidakpastian geopolitik global.
