TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus memperkuat upaya memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung penerima bantuan BSPS di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Jumat, 19 Juni 2026.
Peninjauan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam kunjungannya, Tito dan Maruarar melihat langsung kondisi rumah penerima bantuan serta berdialog dengan pemilik rumah. Dari hasil dialog diketahui bahwa penghuni rumah belum pernah menerima bantuan perumahan sebelumnya.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS, warga tersebut dinilai layak menerima bantuan karena kondisi rumah dan tingkat pendapatannya memenuhi kriteria penerima program.
"Memang inilah upaya Bapak Presiden berusaha untuk menyelesaikan masalah perumahan seluruh Indonesia yang tidak mudah," kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Jumat, 19 Juni 2026.
Menurut Tito, pemerintah menyadari masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Jumlah rumah yang menjadi sasaran program BSPS pada 2026 ditingkatkan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tapi memang masih banyak backlog rumah layak huni yang harus kita kerjakan," ujar Tito.
Selain program BSPS, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah, di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Meski demikian, Tito menilai dukungan pemerintah daerah juga sangat diperlukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan perumahan.
Ia mendorong pemerintah daerah tidak hanya memberikan pembebasan BPHTB dan PBG, tetapi juga mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Menurut Tito, dukungan tersebut termasuk perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih menghadapi tantangan penyediaan hunian layak bagi warganya.
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta, Tito berharap seluruh pemangku kepentingan di ibu kota dapat memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan, termasuk masalah rumah tidak layak huni.
"Saya mengharapkan dari DKI juga mengalokasikan anggaran untuk perumahan," tutur Tito.
