TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, menerima kunjungan Senior Programme Manager Asia and the Pacific Region International IDEA, Adhy Aman, untuk membahas penguatan advokasi demokrasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta peluang kerja sama di Indonesia dan kawasan Pasifik. Pertemuan berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026.
Diskusi tersebut menjadi forum pertukaran pandangan mengenai berbagai tantangan demokrasi yang dihadapi saat ini. Kedua pihak menyoroti pentingnya memperkuat partisipasi publik, menjaga kebebasan sipil, serta memperkuat peran lembaga negara dan masyarakat sipil agar nilai-nilai demokrasi berjalan seiring dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Selain itu, Komnas HAM dan International IDEA membahas peluang kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas advokasi demokrasi melalui pertukaran pengetahuan, berbagi praktik baik, serta memperluas jejaring antarlembaga di kawasan Asia Pasifik. Kerja sama regional dinilai penting karena banyak negara menghadapi tantangan serupa dalam menjaga kualitas demokrasi, termasuk perlindungan kelompok rentan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap kebebasan dasar warga negara.
Anis Hidayah menegaskan bahwa demokrasi yang kuat tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.
"Demokrasi yang berkualitas membutuhkan penghormatan terhadap hak warga negara, sementara perlindungan HAM menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan inklusif,” kata Anis dalam keterangan tertulis, dikutip, Selasa, 21 Juli 2026.
Sementara itu, Adhy Aman menilai kolaborasi lintas negara menjadi faktor penting dalam memperkuat praktik demokrasi yang berkelanjutan.
"International IDEA selama ini memiliki program di kawasan Asia dan Pasifik yang berfokus pada penguatan institusi demokrasi, partisipasi politik, serta pemajuan tata kelola demokratis,” ungkap Adhy.
Melalui pertemuan ini, Komnas HAM dan International IDEA berharap dapat memperkuat sinergi dalam mendorong advokasi demokrasi yang berlandaskan hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun kawasan Pasifik. Kerja sama tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya ruang demokrasi yang semakin inklusif, partisipatif, serta menghormati martabat setiap warga negara.
