
Setahun Pemerintahan Prabowo, Ini 7 Gebrakan Ekonomi yang Sentuh Langsung Kehidupan Rakyat
Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2025, sejumlah kebijakan ekonomi besar telah dijalankan untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mencatat sedikitnya tujuh gebrakan strategis yang dilakukan pemerintahan Prabowo sepanjang tahun pertama kepemimpinannya. Langkah-langkah tersebut dinilai menyentuh langsung kehidupan rakyat, memperkuat daya beli, membuka lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Pemerintah berfokus pada langkah-langkah strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat,” tulis Bakom RI dalam unggahan resmi di akun Instagram Bakom RI, Minggu, 19 Oktober 2025.
Berikut rangkuman tujuh gebrakan ekonomi pemerintahan Prabowo selama setahun terakhir:
1. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE)
Sejak Maret 2025, pemerintah menerapkan kebijakan DHE berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 untuk memperkuat cadangan devisa negara.?Kebijakan ini menargetkan peningkatan devisa hasil ekspor hingga US$ 80 miliar pada 2025 dan naik menjadi US$ 100 miliar pada tahun berikutnya. Per Juni 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat mencapai US$ 152 miliar.
2. Penundaan Kenaikan PPN 12%
Meski Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengamanatkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025, Presiden Prabowo memutuskan menunda penerapan kebijakan tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat.?Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, tarif PPN untuk barang selain barang mewah tetap ditetapkan sebesar 11%.
3. Insentif untuk Mobil Listrik dan Hybrid
Dalam upaya mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan, pemerintah memberikan insentif pajak bagi kendaraan listrik dan hybrid.
?Pembelian mobil atau bus listrik dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di atas 40% mendapat potongan PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10%, sementara kendaraan dengan TKDN 20–40% mendapat potongan 5%. Selain itu, kendaraan hybrid juga memperoleh keringanan PPnBM sebesar 3%.
4. Peluncuran Bank Emas Nasional
Pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo meluncurkan Bank Emas (bullion bank) pertama di Indonesia.
?Kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1,6% atau sekitar Rp245 triliun serta menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru. Bank emas juga menjadi instrumen baru dalam memperkuat cadangan dan stabilitas keuangan nasional.
5. Penyelamatan Buruh Sritex
Pasca pailitnya perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex) pada Maret 2025, pemerintah turun tangan memastikan hak-hak pekerja terlindungi.
?Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah mengawal pencairan pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan bagi lebih dari 10 ribu buruh terdampak. Pemerintah juga mendorong penyewaan aset pabrik kepada investor baru serta menggerakkan UMKM di Jawa Tengah untuk menyerap tenaga kerja eks-Sritex.
6. Insentif “THR” untuk Driver Ojol
Untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja lepas, pemerintah mendorong pemberian insentif khusus menyerupai Tunjangan Hari Raya (THR) bagi mitra pengemudi ojek online.
?Melalui koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan, aplikator transportasi daring diajak berpartisipasi dalam pemberian bantuan tersebut kepada lebih dari 4 juta driver aktif di seluruh Indonesia.
7. Efisiensi Anggaran APBN
Efisiensi belanja negara menjadi salah satu fokus utama tahun pertama pemerintahan Prabowo.
?Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah berhasil menghemat sekitar Rp306,9 triliun dari efisiensi anggaran yang diawasi langsung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan BPKP.
?Dana hasil efisiensi dialihkan untuk mendukung program penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas nasional, serta mewujudkan swasembada pangan dan energi.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, stabilitas nasional, dan kemandirian ekonomi di tengah tekanan global.
Editor: Redaktur TVRINews