TVRINews, Jakarta
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas menyusul dinamika titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah.
Data terbaru Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi+) Kemenhut berdasarkan pemantauan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 mencatat 18.065 hotspot secara nasional pada 28 Agustus 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 14.788 hotspot pada 27 Agustus 2026.
Meski secara nasional meningkat, hotspot di sejumlah provinsi mulai menunjukkan penurunan. Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi menjadi wilayah yang mencatat penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Pada 28 Agustus 2026, peningkatan hotspot terutama terjadi di Kalimantan Tengah, dari 5.041 menjadi 7.703 titik. Kalimantan Barat meningkat dari 2.165 menjadi 3.384 titik, sementara Kalimantan Selatan naik dari 899 menjadi 1.354 titik.
Sebaliknya, Sumatera Selatan mengalami penurunan hotspot dari 1.281 menjadi 1.036 titik. Riau yang sebelumnya mencatat 491 hotspot pada 23 Agustus dan 447 titik pada 24 Agustus, turun menjadi 265 hotspot pada 28 Agustus.
Jambi juga mengalami penurunan signifikan. Setelah mencapai 437 hotspot pada 23 Agustus dan 361 titik pada 24 Agustus, jumlah hotspot di wilayah tersebut menjadi 86 titik pada 28 Agustus.
Kemenhut tetap dalam posisi siaga penuh dengan melakukan patroli, groundcheck, pemadaman, penyekatan, mopping up, pendinginan, serta dukungan operasi udara.
Enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian karhutla adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Penentuan wilayah prioritas mempertimbangkan perkembangan hotspot, potensi penjalaran api, kondisi bahan bakar, risiko kebakaran gambut, serta dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
Operasi diarahkan ke lokasi yang berpotensi menyebabkan api meluas, mendekati permukiman, mengganggu fasilitas publik, maupun menimbulkan dampak asap. Di kawasan gambut, pemadaman dan pendinginan dilakukan secara berulang untuk memastikan bara di bawah permukaan tidak kembali menyala.
Selain operasi darat, pemerintah menyiagakan dukungan udara untuk kegiatan water bombing dan patroli udara. Operasi Modifikasi Cuaca juga terus diupayakan pada wilayah dan waktu yang memenuhi kondisi meteorologis.
Pengendalian karhutla melibatkan Manggala Agni Kemenhut bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan masyarakat. Meski terjadi penurunan hotspot di sejumlah wilayah, kondisi karhutla masih dinamis sehingga kewaspadaan tetap diperlukan.
Berdasarkan pengamatan BMKG pada 29 Agustus 2026 pagi, jarak pandang di enam ibu kota provinsi prioritas tercatat 3 kilometer di Palangka Raya, 0,8 kilometer di Pontianak, 0,5 kilometer di Banjarmasin, 6 kilometer di Palembang, 0,8 kilometer di Jambi, dan 2,5 kilometer di Pekanbaru. Kondisi berasap terpantau di seluruh wilayah tersebut kecuali Palembang yang tercatat cerah berawan.
Kemenhut mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta memperhatikan informasi resmi mengenai kualitas udara dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk.
Kemenhut menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan berdasarkan penginderaan satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Setiap indikasi tetap memerlukan verifikasi melalui groundcheckdan pemantauan kondisi lapangan.
Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melaporkannya melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan.
