TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengkritik lemahnya peran negara dalam mengawal industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
Ia menegaskan pertumbuhan industri AMDK tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Novita dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 4 Februari 2026.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu menilai hingga saat ini belum ada pemaparan yang transparan dan terukur terkait tanggung jawab sosial serta lingkungan perusahaan-perusahaan AMDK yang terdaftar di Kementerian Perindustrian.
Padahal, industri tersebut memanfaatkan sumber daya alam secara masif, terutama air tanah, yang di sejumlah wilayah telah memicu kekeringan dan krisis air bersih.
“Negara harus tahu dan berani membuka data. Setiap tahun, apa kontribusi sosial dan lingkungan industri AMDK? Jangan sampai eksploitasi air berjalan, tetapi tanggung jawabnya nihil,” ujar Novita, Rabu, 4 Februari 2026.
Selain isu lingkungan, Novita juga menyoroti lemahnya pengawasan pascaproduksi atau post-market. Ia mengungkapkan, penurunan kualitas air kerap terjadi bukan di pabrik, melainkan pada tahap distribusi.
Galon air yang disimpan atau dijemur terlalu lama di bawah paparan sinar matahari berpotensi memicu migrasi zat kimia dari plastik ke dalam air, sehingga membahayakan kesehatan konsumen.
“Air yang awalnya layak konsumsi bisa berubah menjadi ancaman kesehatan karena lemahnya pengawasan distribusi. Ini tidak boleh dianggap sepele,” ucap Novita.
Menurut Novita, kondisi tersebut mencerminkan absennya standar disiplin yang ketat dan pengawasan berkelanjutan dari pemerintah terhadap seluruh rantai pasok industri AMDK.
Ia menegaskan peran Kementerian Perindustrian tidak cukup hanya mengawal proses produksi, tetapi harus mencakup distribusi hingga konsumsi.
Politisi PDI Perjuangan pun mendesak pelaku industri AMDK untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan perlindungan kesehatan publik.
Sementara itu, pemerintah diminta memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi data, serta menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
“Industri boleh tumbuh, tetapi keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Di sinilah negara harus berdiri tegas,” tutur Novita.
