TVRINews, Jakarta
Kolaborasi lintas lembaga untuk memaksimalkan langkah mitigasi melalui pemanfaatan teknologi deteksi titik panas termutakhir.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan bersinergi dengan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto khusus untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BRIN, Arif Satria menegaskan bahwa keahlian dan kapasitas riset BRIN sangat krusial dalam mendukung kerja BPGMN, khususnya dalam hal pengembangan teknologi deteksi dini titik panas (hotspot) yang semakin mutakhir.
“Selama ini kami juga sudah melakukan itu bersama dengan Kementerian Kehutanan, dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif dalam keterangan tertulis dilansir dari laman BRIN, Sabtu, 26 September 2026.
Solusi Teknologi Pemadaman dan Pencegahan Presisi Berbasis Desa
Dalam rapat terbatas tersebut, para pakar memaparkan berbagai alternatif solusi berbasis teknologi terapan guna memperkuat aspek pencegahan maupun aksi pemadaman di lapangan.
Sejumlah teknologi strategis yang dibahas meliputi Penerapan teknik water injection (penyuntikan air), Pengoperasian sistem pompa mandiri di tingkat desa, serta Penggunaan bahan alternatif pemadaman api yang lebih efektif.
Selain aspek teknologi tinggi, Arif mengungkapkan bahwa Presiden RI memberikan penegasan agar strategi pencegahan karhutla ke depan bertumpu pada pendekatan pencegahan presisi berbasis desa. Pemerintah meyakini bahwa masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki kepedulian dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, sehingga menjadi garda terdepan yang paling efektif.
“Jadi di tingkat desa ada Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Memang selama ini dianggap efektif, oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan,” jelas Arif.
Fokus BPGMN di Enam Provinsi Rawan Gambut
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pembentukan BPGMN merupakan salah satu keputusan krusial yang dihasilkan dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Lembaga baru ini akan memprioritaskan upaya pencegahan karhutla, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki ekosistem gambut yang rentan.
(Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. [Foto: BPMI Setpres])
Guna memastikan efektivitas operasional di lapangan, BPGMN akan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, dengan fokus wilayah kerja di enam provinsi prioritas berkarakteristik gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Menhut Raja Juli menilai pembentukan BPGMN ini juga merefleksikan keterbukaan Presiden Prabowo Subianto dalam mendengarkan, menerima masukan, evaluasi, serta kritik konstruktif dari kalangan ilmuwan dan akademisi.
"Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan," tutur Raja Juli.
