TVRINews, Jakarta
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan secara signifikan alokasi Program Bedah Rumah untuk Provinsi DKI Jakarta pada 2026.
Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, tahun ini sebanyak 10.300 unit rumah mendapat alokasi bantuan. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan 2025 yang hanya mencapai 158 unit. Dari total tersebut, sebanyak 10.000 unit diperuntukkan bagi wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.
Bantuan Bedah Rumah tersebut tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat masing-masing mendapat alokasi 2.000 unit. Sementara Kepulauan Seribu memperoleh 300 unit.
Untuk wilayah Jakarta Selatan, sebanyak 2.000 unit bantuan tersebar di 10 kecamatan dan 45 kelurahan. Khusus Kecamatan Tebet, alokasi bantuan mencapai 759 unit.
Maruarar bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelumnya meninjau lokasi usulan dan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) Program Bedah Rumah di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Dalam peninjauan tersebut, keduanya melihat langsung kondisi sejumlah calon penerima bantuan, termasuk Santi yang tinggal bersama enam anggota keluarganya di rumah berukuran sekitar 16 meter persegi.
Rumah tersebut dinilai sangat tidak layak huni. Struktur bangunan belum memiliki kolom dan ring balok yang memadai. Rangka atap juga dalam kondisi rapuh, sementara lantai masih berupa tanah.
Selain itu, atap berbahan asbes mengalami kerusakan berat dan bocor saat hujan. Rumah tersebut juga belum memiliki sanitasi dan penghawaan yang memadai.
Maruarar menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat Program Bedah Rumah, termasuk untuk masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan seperti Jakarta.
Menurutnya, berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masih terdapat sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta. Sementara backlog kelayakhunian di Jakarta Selatan diperkirakan mencapai sekitar 141 ribu rumah.
"Saya sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur dan negara harus hadir untuk daerah yang kumuh dan membutuhkan bedah rumah. Saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memutuskan 848 rumah diperbaiki di sini dan dalam waktu satu minggu sudah siap datanya yang tentunya sesuai aturan," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Minggu, 6 September 2026.
Kemudian, Maruarar juga mendorong sosialisasi Program Bedah Rumah dilakukan secara luas agar masyarakat mengetahui keberadaan program tersebut. Sosialisasi dinilai penting untuk memastikan bantuan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan sekaligus membuka ruang pengawasan dari masyarakat.
"Program Bedah Rumah harus terus disosialisasikan agar seluruh rakyat mengetahui. Dengan demikian, pemerataan bantuan dapat dilakukan dan masyarakat juga dapat ikut mengawasi pelaksanaannya," tegasnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan, Kementerian PKP juga menyosialisasikan berbagai kemudahan melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026.
Penyederhanaan aturan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemberian bantuan dengan tetap menjaga ketepatan sasaran, transparansi, dan tata kelola program.
Sementara itu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan mengkaji legalitas lahan yang menjadi lokasi Program Bedah Rumah. Kajian dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian hukum.
Dalam kegiatan di Bukit Duri, Kementerian PKP juga melaksanakan Pemilihan Toko Terbuka untuk memastikan pengadaan bahan bangunan berlangsung transparan dan efisien.
Mekanisme tersebut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar 2,25 persen atau Rp3.082.600. Sisa anggaran hasil efisiensi akan dimanfaatkan kembali untuk membantu penerima bantuan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang memberikan perhatian terhadap persoalan rumah tidak layak huni di Jakarta.
Menurut Tito, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program perbaikan rumah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara tepat.
"Presiden Prabowo sudah membuat program luar biasa yakni 400.000 bedah rumah seluruh Indonesia. Menteri PKP memberikan atensi khusus untuk Jakarta, khususnya di daerah yang benar-benar membutuhkan dan Pak Ara sudah memberikan kemudahan terkait persyaratannya," kata Tito.
