TVRINews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berani mengambil keputusan strategis sekaligus mampu mengelola risiko secara profesional.
Menurutnya, tanggung jawab tersebut penting mengingat besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang harus dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Saya minta betul, selain mereka berani memutuskan, tetapi juga berani mengelola risiko yang ada. Jangan sampai kemudian risikonya itu harus terkena pada yang bersangkutan kalau kemudian dilakukan karena ada keinginan-keinginan pribadi yang tidak baik,"kata Pramono dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Juni 2026.
Pramono menjelaskan, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Dengan demikian, para PPK diharapkan tidak ragu mengambil langkah yang diperlukan selama tetap berada dalam koridor aturan dan tata kelola yang baik.
Sebagai contoh, Pramono mengungkapkan keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan sejumlah persoalan pembangunan yang sempat tertunda selama bertahun-tahun, seperti pembongkaran tiang proyek monorel di kawasan Rasuna Said dan penyelesaian persoalan Rumah Sakit Sumber Waras.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan mempertimbangkan aspek hukum dan manfaat bagi masyarakat. Meski memiliki tingkat risiko yang tinggi, langkah itu dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap citra Jakarta di tingkat internasional.
"Kenapa saya memberikan dua contoh ini? Risikonya bukan enggak tinggi, risikonya tinggi sekali. Tetapi Saudara-saudara harus smart, cerdas untuk mengelola risiko itu selama tidak ada beban pribadi,"jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil. Salah satunya tercermin dari meningkatnya posisi Jakarta dalam Indeks Global City, yang naik dari peringkat 74 menjadi 71. Selain itu, Jakarta juga menempati peringkat kedua di kawasan ASEAN dalam aspek fasilitas publik.
Pramono menilai capaian tersebut tidak lepas dari pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas transportasi yang terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Itulah kami dorong dan konektivitas kita sekarang sudah lebih dari 93 persen. Mudah-mudahan dengan pengaturan-pengaturan seperti ini Jakarta akan menjadi lebih nyaman, aman, lebih menarik," ucapnya.
Gubernur juga menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan bimbingan teknis bagi para PPK sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta, Dyan Airlangga, mengatakan bimbingan teknis tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pejabat pembuat komitmen, khususnya dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PPK dalam melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan,"ungkap Dyan.
Bimbingan teknis tersebut diikuti oleh 200 pejabat pembuat komitmen yang menangani paket-paket pengadaan strategis, bernilai besar, dan berisiko tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap para PPK memiliki kompetensi, integritas, keberanian dalam mengambil keputusan, serta kemampuan mengelola risiko secara profesional.
"Melalui kegiatan ini diharapkan terwujudnya pejabat pembuat komitmen yang kompeten, berintegritas, berani mengambil keputusan, dan mampu mengelola risiko secara profesional," tandasnya.
