TVRINews, Jakarta
Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini menilai capaian hilirisasi industri di Indonesia masih berjalan di tempat. Penilaian tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Novita menegaskan, keberhasilan hilirisasi selama ini masih diukur secara sempit, terbatas pada angka produksi dan serapan ekspor. Menurutnya, orientasi tersebut belum diikuti peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Faktanya, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Ini alarm serius. Jika yang diekspor masih bahan mentah atau setengah jadi, maka nilai tambahnya tidak tinggal di Indonesia. Ini jelas kebocoran ekonomi,” tegas Novita.
Legislator perempuan satu-satunya dari Daerah Pemilihan VII Jawa Timur itu menyampaikan, hilirisasi seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Ia mengingatkan, fokus berlebihan pada target ekspor justru menunjukkan rapuhnya ketergantungan ekonomi nasional terhadap pasar luar negeri, di tengah tekanan geopolitik global, cuaca ekstrem, serta fluktuasi harga energi yang memicu kenaikan biaya produksi.
Novita juga menyoroti pentingnya pengelolaan biodiversitas di sekitar kawasan industri dan integrasi kebijakan industri dengan agenda transformasi energi serta industri hijau. Ia mengapresiasi langkah sejumlah perusahaan yang mulai menerapkan praktik industri hijau, namun meminta transformasi tersebut dijalankan secara konsisten.
“Industri hijau memang harus dipaksakan. Tapi kuncinya ada pada keberpihakan kebijakan dan insentif negara. Apakah insentif itu benar-benar terintegrasi dengan peningkatan serapan tenaga kerja lokal, dan penguatan daya saing produk nasional,” ujarnya.
"Insentif energi hijau dan insentrif hilirisasi harus terintegrasi dengan pembinaan dan kesejahteraan petani." lanjutnya.
Lebih jauh, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mendorong Menteri Perindustrian untuk menyusun strategi jangka panjang dengan memperkuat pasar domestik sebelum memperluas penetrasi ekspor.
“Kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Percuma ekspor besar-besaran kalau yang dijual masih mentah dan manfaatnya tidak dirasakan oleh petani dan masyarakat,” pungkasnya.
