TVRINews, Jakarta
Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerja sama ketenagakerjaan dengan Jepang guna membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di pasar kerja global.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Jepang, Hiraguchi Hiroshi, di Tokyo, Jepang.
Muhaimin mengatakan, perluasan kesempatan bekerja di luar negeri melalui jalur resmi menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia.
"Kerja sama ini bukan sekadar membuka akses pekerjaan di luar negeri, tetapi juga membangun sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, terlindungi, dan mampu bersaing di tingkat global," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Kamis, 30 Juli 2026.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas percepatan penyelesaian Memorandum of Cooperation (MoC) Employment Skill Development Program (ESDP) serta perpanjangan MoC Specified Skilled Worker (SSW) sebagai landasan hukum penguatan kerja sama ketenagakerjaan Indonesia dan Jepang.
Pemerintah Indonesia juga mengusulkan agar mekanisme transisi peserta ESDP menuju skema SSW dirumuskan secara lebih jelas dan transparan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian jenjang karier bagi pekerja migran Indonesia yang ingin meningkatkan kompetensi dan bekerja lebih lama di Jepang.
Selain itu, Muhaimin memperkenalkan program SMK Go Global, yang disiapkan pemerintah untuk mencetak lulusan SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional, termasuk Jepang.
Indonesia juga mendorong Pemerintah Jepang agar mempertimbangkan skema fasilitasi biaya visa bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat melalui jalur resmi. Di sisi lain, pemerintah mengusulkan optimalisasi infrastruktur Test Center SSW di daerah-daerah pengirim PMI terbesar agar akses sertifikasi kompetensi semakin luas.
Kemudian, Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kerja sama internasional mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Yang ingin kita bangun bukan hanya akses bekerja di luar negeri, tetapi sebuah ekosistem pemberdayaan yang menghasilkan tenaga kerja Indonesia yang terampil, terlindungi, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ucapnya.
Sementara itu, Hiraguchi Hiroshi mengapresiasi hubungan bilateral Indonesia dan Jepang yang telah terjalin sejak 1958. Hingga akhir 2025, jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang mencapai 266.069 orang atau meningkat 33,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia kini menjadi komunitas warga negara asing terbesar keenam di Jepang, sementara pemagang asal Indonesia merupakan yang terbanyak kedua setelah Vietnam.
Ia juga menyampaikan bahwa program ESDP akan mulai diterapkan pada April 2027 sebagai pengganti Technical Intern Training Program (TITP). Program tersebut dirancang terintegrasi dengan skema SSW sehingga pekerja asing tidak hanya memperoleh kesempatan bekerja, tetapi juga pengembangan kompetensi selama berada di Jepang.
Kedua negara sepakat mempercepat penyelesaian MoC ESDP dan perpanjangan MoC SSW agar implementasi kerja sama ketenagakerjaan dapat segera memberikan kepastian bagi pekerja migran Indonesia dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang.
