TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman bersama Menteri Dalam Negeri, Imigrasi dan Kewarganegaraan, Keamanan Siber, dan Kesenian Australia, Tony Burke MP, memimpin Pertemuan ke-12 Indonesia–Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Australia untuk terus memperkuat kemitraan strategis melalui kerja sama keamanan yang konkret, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Komitmen ini sejalan dengan Australia–Indonesia Treaty on Common Security atau Jakarta Treaty yang ditandatangani pada Februari 2026, sebagai landasan penguatan hubungan kedua negara dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.
“Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan kerja sama kedua negara menghasilkan langkah nyata, terutama dalam menjaga keamanan maritim, memberantas kejahatan lintas negara, menanggulangi terorisme, dan menghadapi ancaman siber. Kerja sama ini harus memberikan manfaat langsung bagi keamanan dan keselamatan masyarakat kedua negara,” ujar Dudung, Kamis, 22 Oktober 2026.
Salah satu hasil penting pertemuan MCM ke-12 adalah Joint Communiqué atau Pernyataan Bersama Indonesia–Australia, yang memuat enam bidang utama kerja sama, yakni penguatan kemitraan strategis, keamanan maritim, penanggulangan terorisme, pemberantasan kejahatan lintas negara, penguatan keamanan perbatasan, serta keamanan siber.
Pernyataan bersama tersebut menjadi pijakan bagi kedua negara untuk memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti berbagai komitmen melalui program kerja sama yang lebih terarah.
Di bidang keamanan maritim, kedua negara berkomitmen meningkatkan patroli terkoordinasi, pengawasan perikanan, serta pemberantasan penyelundupan manusia dan penangkapan ikan secara ilegal. Kerja sama ini mencakup kelanjutan Operasi GANNET, JAWLINE-ARAFURA, dan HORIZON WATCH, serta penguatan kapasitas Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui dukungan pesawat nirawak (drone) dan pelatihan personel.
Indonesia dan Australia juga akan memperkuat kerja sama antara Bakamla dan Australian Border Force (ABF), termasuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir melalui program Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala).
Dalam penanggulangan terorisme, kerja sama difokuskan pada pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas aparat, pencegahan pendanaan terorisme, serta penanganan radikalisasi di ruang digital, khususnya yang menyasar anak-anak dan generasi muda.
Kedua negara juga berkomitmen melanjutkan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi individu yang terkait dengan kelompok teroris sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme secara berkelanjutan.
Sementara itu, dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, Indonesia dan Australia sepakat memperkuat langkah bersama untuk menghadapi perdagangan orang, penyelundupan manusia, peredaran gelap narkotika, serta sindikat penipuan daring (online scam).
Australia juga berkomitmen mendukung program pelatihan khusus pada 2027 guna meningkatkan kemampuan aparat dalam menangani kejahatan tersebut. Kerja sama ini turut mencakup penguatan perlindungan korban dan saksi melalui nota kesepahaman di bidang peningkatan kapasitas.
Pada aspek keamanan perbatasan, Australia menyatakan komitmennya untuk mendukung tahap kedua proyek revitalisasi perbatasan darat yang dilaksanakan oleh International Organization for Migration (IOM). Dukungan tersebut meliputi peningkatan pemanfaatan teknologi dan penguatan kapasitas operasional di pos lintas batas Indonesia guna mewujudkan pengelolaan perbatasan yang lebih efektif, aman, dan terintegrasi.
Di bidang keamanan siber, kedua negara akan meningkatkan pertukaran informasi, keahlian, dan praktik terbaik dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan siber. Kerja sama juga diarahkan pada penguatan perlindungan infrastruktur informasi kritis serta peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan respons terhadap insiden siber berskala nasional.
Selain memperkuat kerja sama bilateral, Indonesia dan Australia menegaskan pentingnya mekanisme kerja sama regional, termasuk melalui Bali Process, dalam menangani migrasi tidak teratur, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta aktivitas pusat penipuan daring yang menjadi tantangan bersama di kawasan.
Dudung menegaskan bahwa seluruh kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut perlu ditindaklanjuti secara nyata. Untuk itu, Kemenko Polkam akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan implementasi setiap komitmen berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
Pertemuan MCM ke-12 sekaligus mempertegas hubungan Indonesia dan Australia sebagai mitra strategis yang memiliki kepentingan bersama dalam menghadapi tantangan keamanan tradisional maupun nontradisional. Melalui kerja sama yang semakin erat, kedua negara diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya kawasan yang aman, stabil, damai, dan sejahtera.
