TVRINews – Jakarta
Program bantuan sosial yang dinilai tepat sasaran dan popularitas program Makan Bergizi Gratis menopang tingginya rapor performa pemerintahan, meski sektor ekonomi masih menuai catatan kritis.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyentuh angka 72,2 persen, sebuah capaian signifikan yang ditopang kuat oleh efektivitas distribusi jaring pengaman sosial.
Riset berskala nasional yang dirilis oleh lembaga pengkaji opini publik Poltracking Indonesia pada Kamis (4/6) menunjukkan bahwa selain kepuasan kerja, indeks kepercayaan publik terhadap otoritas eksekutif tersebut juga berada di level yang solid, yakni mencapai 74,2 persen.
Analis memandang angka tersebut merefleksikan optimisme domestik yang stabil di tengah berbagai fase transisi regulasi. Menurut data survei, faktor utama yang menggerakkan persepsi positif konstituen adalah ketepatan distribusi bantuan sosial dari pemerintah yang mencatatkan porsi alasan sebesar 14,0 persen.
Langkah strategis tersebut disusul oleh respons publik terhadap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 13,8 persen, serta impresi terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai tegas dan berwibawa sebesar 10,6 persen.
"Tingkat kepuasan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka masih cukup tinggi karena secara kuantitatif masih di atas 70 persen," ujar Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, dalam laporan tertulisnya mengenai potret dinamika sosiopolitik kontemporer.
Secara sektoral, pelayanan kesehatan menempati urutan teratas dalam daftar performa kementerian dengan perolehan angka kepuasan publik sebesar 75,4 persen. Sektor pertahanan dan keamanan nasional mengamankan posisi berikutnya dengan 74,5 persen, diikuti oleh bidang pendidikan yang mencatatkan 72,5 persen, serta sektor sosial budaya pada angka 70,3 persen.
Adapun indikator politik dan stabilitas domestik bertengger di angka 69,1 persen, diikuti sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebesar 64,5 persen.
Kendati demikian, manajemen perekonomian makro maupun mikro menjadi tantangan paling krusial bagi kabinet saat ini. Sektor ekonomi mencatatkan indeks kepuasan paling rendah dibandingkan bidang lainnya, yakni berada di angka 59,2 persen.
Rendahnya angka di sektor ini berkelindan erat dengan problem mendasar yang dirasakan langsung oleh akar rumput. Mayoritas responden, yakni sebesar 37,5 persen, menegaskan bahwa lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok merupakan hambatan finansial terbesar mereka saat ini. Selain itu, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan (9,2 persen) dan tingginya biaya akomodasi medis (7,8 persen) menjadi perhatian serius yang membutuhkan intervensi kebijakan lebih lanjut.
Kondisi tersebut diperberat oleh efek berantai dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Otoritas mencatat 53,8 persen masyarakat mengalami dampak langsung berupa kenaikan harga barang pokok, sementara 16,4 persen merasakan lonjakan tarif moda transportasi publik.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengukuhkan posisinya sebagai kebijakan paling populer dengan tingkat penetrasi informasi atau rekognisi publik mencapai 92,1 persen.
Dari kelompok masyarakat yang mengetahui program tersebut, sebanyak 55,6 persen menyatakan apresiasi positif, sedangkan 41,2 persen sisanya menyatakan belum puas terhadap cetak biru implementasinya.
Di luar isu ekonomi, riset ini menangkap fenomena sosiologis menarik terkait proteksi digital anak, di mana 77,4 persen publik menyatakan sepakat terhadap rencana pembatasan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun.
Pengumpulan data lapangan dalam riset ini dilakukan pada medio 11 hingga 17 Mei 2026 melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi melalui metode stratified multistage random sampling.
Survei ini memiliki margin kesalahan (margin of error) sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Otoritas peneliti menggarisbawahi bahwa konstelasi persepsi publik ini bersifat dinamis dan akan terus bergerak menyesuaikan arah kebijakan serta mitigasi isu yang diambil pemerintah dalam beberapa bulan mendatang.
