TVRINews – Jakarta
Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Merah Putih Berfokus pada Ketahanan Pangan, Energi, dan Penegakan Hukum
Mengutip hasil Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta rabu 21 Oktober 2026, pemerintah menetapkan pencapaian dua tahun pertama Kabinet Merah Putih sebagai pijakan utama untuk mengakselerasi kemandirian nasional.
Penegasan tersebut menjadi sinyal kuat arah kebijakan strategis pemerintah hari ini dalam menghadapi ketidakpastian global serta mempercepat program kerja nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan catatan resmi Sekretariat Kabinet yang dirilis @sekretariat.kabinet, Kepala Negara memetakan lima instruksi prioritas yang menjadi mandat mendesak bagi seluruh menteri dan pimpinan lembaga.
1. Apresiasi atas Kekompakan dan Dedikasi Kabinet
Dalam ulasan hasil sidang tersebut, Presiden Prabowo mengawali arahannya dengan menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, semangat pengabdian, serta kekompakan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih selama dua tahun pertama masa bakti.
Kepala Negara menilai bahwa sinergi dan soliditas lintas sektor merupakan faktor kunci yang memungkinkan pemerintah menjaga stabilitas politik internal serta menjalankan program-program prioritas nasional secara berkesinambungan di tengah tantangan administratif maupun operasional.
2. Penguatan Ketahanan Nasional dan Perlindungan Aset Negara
Pada poin kedua, Presiden menyoroti eskalasi persaingan geopolitik dunia dan ketidakpastian kondisi ekonomi global yang kian kompleks. Untuk mengantisipasi dampak gejolak eksternal tersebut,
Kepala Negara memerintahkan penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh, yang mencakup perlindungan ketat terhadap kekayaan alam Indonesia agar dapat dikelola secara mandiri demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai benteng pertahanan utama dalam menghadapi berbagai ancaman disintegrasi maupun dinamika politik global.
3. Penegakan Hukum Tanpa Kompromi pada Kasus Karhutla
Terkait isu lingkungan hidup dan kejahatan kehutanan, Presiden memberikan instruksi yang sangat spesifik dan tegas mengenai penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Negara meminta seluruh aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan entitas individu maupun korporasi yang terbukti memicu atau memanfaatkan situasi karhutla.
Presiden menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pihak manapun yang melanggar hukum dan merusak ekosistem nasional, sehingga tindakan hukum yang tegas dan transparan wajib dijatuhkan demi memberikan efek jera sekaligus melindungi kawasan hutan strategis negara.
4. Konsolidasi Swasembada Pangan dan Akselerasi Biodiesel-Etanol
Di sektor kedaulatan ekonomi dan ketahanan vital, Presiden menginstruksikan agar status swasembada pangan yang telah dicapai dapat dipertahankan secara konsisten melalui penguatan rantai pasok, modernisasi pertanian, dan perlindungan lahan produktif.
Secara bersamaan, pemerintah mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional dengan mengoptimalkan komoditas dan potensi energi dalam negeri.
Pengembangan biofuel berbasis bahan baku local seperti peningkatkan porsi campuran biodiesel dan komersialisasi etanol didorong sebagai solusi konkret untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah dan memperkuat kedaulatan energi nasional.
5. Pelaksanaan Mandat Rakyat dengan Ketegasan dan Tanggung Jawab
Sebagai penutup arahan, Presiden Prabowo mengingatkan seluruh pejabat publik untuk senantiasa mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Presiden menginstruksikan jajaran kabinet untuk menjalankan mandat rakyat secara berani, tegas, dan penuh rasa tanggung jawab.
“Jalankan mandat rakyat dengan berani, tegas, dan penuh tanggung jawab demi menjaga kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Presiden Prabowo.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa dua tahun pertama pemerintahan menjadi landasan penting untuk memperkuat capaian pembangunan sekaligus melanjutkan agenda strategis nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Dua tahun pertama menjadi pijakan untuk melanjutkan kerja nyata menuju Indonesia yang mandiri, tangguh, dan sejahtera,” pungkasnya
