TVRINews – Jakarta
Fenomena 'Kacamata Merah Jambu' Ungkap Kenangan Kolektif Bangsa; Stabilitas dan Infrastruktur Jadi Kunci Simpati.
Hasil survei nasional terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memunculkan temuan terkait nama besar Presiden Ke-2 Republik Indonesia Presiden Soeharto menempati posisi teratas sebagai Presiden Indonesia yang paling disukai oleh publik saat ini.
Dalam survei yang dilakukan pada Oktober 2025, Presiden Soeharto berhasil meraih tingkat kesukaan sebesar 29,0%, melampaui Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) di posisi kedua dengan 26,6%, dan Proklamator Soekarno di posisi ketiga dengan 15,1%.
Survei dilakukan menggunakan multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi, dengan margin of error 2,9 %.
Hasil Lengkap Tingkat Kesukaan Presiden (LSI Denny JA, Oktober 2025
- Soeharto 29,0%
- Joko Widodo 26,6%
- Soekarno 15,1%
- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 14,2%
- Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 5,0%
- B.J. Habibie 5,0%
- Megawati Soekarnoputri 1,2%
- Tidak Tahu/Tidak Menjawab 3,9%
Analisis Psikologi di Balik Data
Menanggapi hasil tersebut, pendiri LSI Denny JA menekankan bahwa data ini adalah cerminan ilmiah dari persepsi emosional masyarakat saat ini, terlepas dari kompleksitas sejarah.
“Data ini sudah kami periksa berulang kali. Semua tabulasi dan metodologi benar. Inilah hasil ilmiah yang menggambarkan persepsi emosional bangsa hari ini terhadap para presiden Indonesia,” ujar Denny JA, Sabtu (8/11).
Denny JA kemudian mengaitkan temuan ini dengan konsep psikologis yang dikenal sebagai rosy retrospection bias, atau yang disebutnya sebagai 'kacamata merah muda'.
Konsep yang diperkenalkan peneliti di University of Washington pada akhir 1990-an ini menunjukkan bahwa manusia cenderung mengingat masa lalu lebih indah dari kenyataan yang sebenarnya.
“Seiring waktu, yang pahit memudar, yang manis bertahan. Bangsa ini tampaknya juga mengenakan kacamata merah muda ketika menilai Pak Harto,” katanya.
Menurut analisis LSI, kenangan kolektif publik terhadap rezim otoriter Orde Baru mulai terlupakan. Sebaliknya, yang menguat adalah ingatan tentang keteraturan, harga yang stabil, dan pembangunan desa.
LSI menjelaskan bahwa bias ini, merujuk teori psikologi kognitif Daniel Kahneman, adalah mekanisme alamiah otak yang menyaring memori negatif.
“Kenangan kolektif bangsa terhadap era tertentu bisa berubah seiring waktu, terlepas dari fakta sejarah yang kompleks,” kata LSI dalam keterangannya.
Tiga Faktor Kunci Simpati Publik
Analisis LSI Denny JA menyebut, fenomena tingginya kesukaan terhadap Soeharto bukan hanya soal nostalgia semata.
Terdapat tiga faktor utama yang membuat publik masih menaruh simpati pada sang presiden ke-2
- Ingatan Konkret dan Nyata: Infrastruktur yang dibangun pada masa Soeharto, seperti sekolah, irigasi, dan pasar, masih dapat dilihat dan disentuh hingga kini. “Masyarakat menilai hasil, bukan wacana,” ujar Denny.
- Citra Paternal dan Stabilitas: Soeharto dianggap sebagai sosok ayah bangsa yang tegas, protektif, dan efektif. Citra kepemimpinan semacam ini, di tengah era modern yang "serba gaduh," menimbulkan rasa aman.
- Keteraturan Ekonomi dan Sosial: Publik merindukan masa ketika harga-harga terasa stabil dan kehidupan lebih tertata. "Ingatan tentang keteraturan menjadi semacam selimut emosional bangsa,” tambahnya.
Paradoks Sejarah dan Gelar Pahlawan Nasional
Menanggapi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Denny JA menekankan pentingnya membaca sejarah secara utuh, tidak hitam putih.
“Pak Harto punya jasa besar, menstabilkan ekonomi pasca-hiperinflasi, memperkuat pembangunan, dan mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan.
Tapi sejarah juga mencatat sisi gelapnya represi politik tambah Denny.
Menurut Denny JA, penghargaan pahlawan nasional, jika kelak diberikan, bukanlah bentuk pemutihan kesalahan.
“Kita bisa berterima kasih atas jembatan yang menolong banyak orang menyeberang, sambil tetap mencatat retakannya di hilir sejarah,” ujarnya.
Denny JA menyimpulkan bahwa temuan ini mencerminkan dialog batin bangsa terhadap sosok kepemimpinan ideal, di mana publik mendambakan keseimbangan antara ketegasan, keadilan, dan empati.
“Ia bukan malaikat yang tak pernah salah, tetapi juga bukan bayangan yang tak punya jasa,” tutupnya.
