TVRINews, Jakarta
Pemerintah mempercepat transformasi digital nasional dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membangun sistem data tunggal nasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos), mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintahan ke depan akan semakin mengandalkan digitalisasi yang didukung AI untuk mengintegrasikan berbagai data masyarakat dan program pemerintah.
"Pemerintahan ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI," ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut Luhut, pemanfaatan AI akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan data nasional, terutama untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
Salah satu perubahan yang akan dilakukan pemerintah adalah mengalihkan pola subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat. Dengan sistem data yang terintegrasi, bantuan akan diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.
"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," jelasnya.
Selain mendukung penyaluran bansos, sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem UMKM. Pemerintah menilai teknologi tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil pelaku usaha sehingga kebijakan pembiayaan maupun pendampingan dapat dilakukan secara lebih terukur.
"Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi," ucapnya.
Ia menambahkan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang, teknologi dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan memiliki kemampuan pemantauan yang lebih baik terhadap berbagai program dan layanan publik. Seluruh proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan, dapat diawasi secara real time guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan.
"Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini," tegasnya.
Luhut juga menekankan bahwa pengembangan sistem digital tersebut dilakukan oleh talenta dalam negeri. Menurutnya, keterlibatan sumber daya manusia Indonesia menjadi bukti kemampuan nasional dalam membangun teknologi yang mendukung transformasi pemerintahan.
"Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia," imbuhnya.
